AdvertorialMadiun

Dewan Setujui APBD-P 2019 dengan Catatan

MADIUNJawa Pos Radar Madiun – Rancangan APBD-P 2019 akhirnya disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Kota Madiun Rabu (7/8). Sekalipun dalam proses pembahasan sempat terjadi perdebatan soal pergeseran anggaran di disbudparpora.

Kendati seluruh fraksi menerima sekaligus menyetujui Raperda APBD-P 2019 untuk ditetapkan sebagai perda, tetapi mereka menyertainya dengan sejumlah catatan dan rekomendasi. Seperti meminta pengelolaan anggaran yang dilakukan pemkot harus dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien.

Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, catatan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi dewan sepatutnya ditindaklanjuti oleh pemkot. Misalnya, soal pergeseran anggaran di disbudparpora yang dianggap tidak lazim dilakukan oleh eksekutif.

Menurut dia, jika terjadi pergeseran anggaran maupun kegiatan, seharusnya dikomunikasikan dengan DPRD lebih awal atau sebelum raperda tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019 disusun. ‘’Ke depan diharapkan OPD lebih teliti dalam merencanakan program kegiatan,’’ tuturnya.

Di samping itu, pemkot diminta segera mengirimkan draf raperda APBD-P 2019 ke gubernur dan BPK perwakilan Jatim untuk dievaluasi. Sebelum kemudian dilakukan pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan badan anggaran (banggar) DPRD Kota Madiun. ‘’Ini bukan ada egoisme di legislatif, tapi kami justru memberikan kontrol dan koreksi yang mendalam. Jangan sampai pemkot ini berhadapan dengan persoalan hukum,’’ kata Istono.

Menurut dia, seharusnya pemkot bersyukur atas koreksi dan masukan dari DPRD. Serta tidak mengedepankan prinsip asal bapak senang (ABS) yang justru bisa berimplikasi pada masalah hukum. ‘’Jangan hanya asal bapak senang (ABS) tapi berujung ke persoalan yang tidak mengenakkan,’’ ujar Istono.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menyatakan pihaknya akan segera mengirimkan raperda APBD-P 2019 yang sudah disetujui bersama oleh dewan ke pemprov. Dia berharap evaluasi dari gubenur itu bisa selesai pertengahan bulan ini. ‘’Perubahan anggaran ini memakan waktu yang singkat, pelaksanaannya juga singkat, tentunya jangan sampai ada masalah karena waktunya terbatas sekali dan dikejar akhir tahun,’’ terangnya.

Seperti diketahui, dalam dalam raperda APBD-P 2019, struktur pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan mengalami kenaikan 8,30 persen dari sebelumnya Rp 206,4 miliar menjadi Rp 223,6 miliar. Dana perimbangan sebesar Rp 733,1 miliar, lain-lain pendapatan darah yang sah diproyeksikan mengalami penurunan 13,80 persen dari Rp 162,8 miliar menjadi Rp 140,3 miliar.

Sedangkan belanja daerah pada raperda APBD-P 2019 direncanakan sebesar Rp 1,3 triliun dari semula Rp 1,2 triliun. Terdiri belanja langsung Rp 851 miliar dan belanja tidak langsung sekitar Rp 523,9 miliar. (her/c1/ota/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close