AdvertorialMadiun

Dewan-Pemkot Tetapkan 33 Propemperda Tahun 2021

Legislatif Usul Enam Raperda Inisiatif

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tugas pembahasan raperda oleh anggota DPRD Kota Madiun pada tahun depan menumpuk. Setelah Selasa (22/9) mereka bersama Wali Kota Maidi menyepakati 33 raperda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2021.

Dari 33 propemperda tersebut, enam di antaranya merupakan inisiatif anggota dewan. Sisanya merupakan usulan pemkot. Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, waktu pembahasan raperda akan ditentukan secepatnya. Sebagai permulaan, pihaknya akan membuat kajian awal propemperda tersebut. ‘’Mudah-mudahan bisa kami selesaikan semuanya,’’ kata Andi Raya (AR).

Diungkapkan, propemperda tersebut baru sebatas judul. Karena itu, akan dilihat substansinya terlebih dahulu. Mulai dari naskah akademik, kronologis, sampai beberapa hal lain oleh pengusul. Dari pertimbangan tersebut, pihaknya akan membagi pembahasan 33 propemperda dalam empat masa sidang. ‘’Per triwulan kita selesaikan (bertahap),’’ ujarnya.

Begitu juga dengan pembahasan raperda inisiatif. AR berharap enam raperda usulan anggota dewan bisa selesai sebagian sebelum semester pertama. Sisanya dituntaskan pada akhir tahun depan. ‘’(raperda) inisiatif itu lebih kepada sisi kemasyarakatan, sementara (usulan) dari eksekutif mengarah kepada penyesuaian aturan yang lebih tinggi,’’ terang AR.

Adapun enam raperda inisiatif yang diusulkan oleh dewan sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Madiun Sugeng. Meliputi raperda tentang upaya penerapan pembangunan berbasis kependudukan, pelestarian budaya daerah, pelestarian cagar budaya, musyawarah pembangunan bermitra masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta pengurangan penggunaan produk atau kemasan berbahan plastik sekali pakai.

Sementara, Wali Kota Maidi mengatakan raperda yang masuk dalam propemperda tahun 2021 merupakan bentuk penyempurnaan dari aturan yang sudah ada sebelumnya. Seperti raperda tentang perubahan atas Perda 1/2019 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan dan Penunjang Kesehatan. Kemudian, raperda tentang perubahan RPJMD 2019–2024 serta raperda tentang usaha pariwisata. ‘’Perda yang ketinggalan harus diubah. Perda juga tidak boleh mempersulit kesejahteraan masyarakat,’’ kata Maidi. (her/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close