Dewan-Pemkab Ponorogo Tanda Tangani KUAPPAS P-APBD 2019

31
SEPAKATI: Ketua DPRD Ali Mufthi, jajaran pimpinan DPRD, serta Bupati Ipong Muchlissoni menandatangani KUAPPAS P-APBD 2019, Selasa malam lalu (9/7).

PONOROGO – Kinerja wakil rakyat cepat dan tepat dalam mempersiapkan P-APBD 2019. Mereka menggelar sejumlah rapat paripurna secara maraton sejak Selasa malam (9/7). Targetnya, Jumat (12/7), DPRD sudah dapat menetapkan raperda P-APBD 2019. ‘’P-APBD ini penting untuk disiapkan secara maksimal. Karena merupakan koreksi atau pembenahan dari APBD murni, untuk mencukupi kebutuhan belanja yang mungkin belum cukup terakomodasi sebelumnya,’’ kata Ketua DPRD Ali Mufthi Rabu (10/7).

Selasa malam lalu, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) untuk P-APBD 2019 resmi diteken pimpinan DPRD dan Bupati Ipong Muchlissoni. Dilanjutkan pembahasan nota keuangan yang diajukan eksekutif kepada legislatif kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Soedjarno menyampaikan adanya sejumlah perubahan dalam neraca keuangan pemkab setengah tahun mendatang. ‘’Secara garis besar, kami melihat sejumlah belanja baik langsung maupun tidak langsung yang akan dilakukan di P-APBD nanti semuanya penting, dan memang mengacu kebutuhan prioritas masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD),’’ terang Ali.

Meski disebut penting, wakil rakyat tetap akan mengkritisi serta memberi saran atau masukan agar raperda P-APBD 2019 menjadi lebih baik. ‘’Kami meyakini teman-teman fraksi dapat memberi berbagai masukan yang dibutuhkan, supaya pemanfaatan P-APBD 2019 nanti dapat lebih optimal dan tepat sasaran,’’ jelasnya.

Wabup Soedjarno menjabarkan sejumlah perubahan pada P-APBD mendatang. Akan ada tambahan pendapatan daerah senilai Rp 46 miliar yang bisa digunakan OPD untuk belanja, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga, total pendapatan pasca P-APBD akan bertambah menjadi Rp 2,352 triliun dari sebelumnya Rp 2,306 triliun. ‘’Sementara total belanja langsung dan tidak langsung bertambah menjadi Rp 2,483 triliun setelah P-APBD nanti. Belanja diprioritaskan untuk infrastruktur serta mencukupi kebutuhan lain dari seluruh OPD. Termasuk gaji ke-13 dan ke-14 untuk tenaga honorer pemkab,’’ tandasnya. (naz/c1/fin/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here