Soal Gugatan WDS, Dewan Minta Pemkab Bersikap Ksatria

58

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Siap menang harus siap kalah. Dewan meminta pemkab bersikap ksatria. Tidak mengucilkan WDS, jika nantinya gugatan CPNS guru penjaskes itu tetap dimenangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN).  ‘’Pemkab harus profesional,’’ kata mantan ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat.

Secara perdata, WDS saat ini tengah berjuang melawan pemkab. Alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu menggugat bupati Madiun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, April lalu. Setelah tuntutan membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 810/159/402.201/2019 tentang peserta tidak memenuhi syarat (TMS) tidak direspons. WDS mengklaim alasan pencoretan karena perbedaan jeda akreditasi program studi (prodi) dengan keluaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tidak berdasar.

Menurut Wahyu, WDS akan menjadi bagian dari pembangunan kabupaten ini. Apalagi posisinya seorang pendidik. Perseteruan di meja hijau antara kedua belah pihak harus berhenti apabila putusan inkracht tetap memenangkan WDS. Pendek kata, persoalan tidak berlarut-larut. Apalagi sampai mendiskreditkannya ketika sudah bertugas. ‘’Semuanya harus diperlakukan sama,’’ pintanya.

Disinggung bagaimana langkah mengangkat WDS sebagai ASN, Wahyu belum mengetahuinya. Lembaganya menyerahkan hal teknis tersebut ke badan kepegawaian daerah (BKD) setempat. ‘’Tentunya BKD perlu berkoordinasi dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara, Red) dan Kemen PAN-RB,’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Hari Puryadi, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, menjamin bahwa eksekutif bakal mematuhi apa pun yang menjadi keputusan hakim. Ihwal banding ke PT-TUN, itu merupakan hak dari pihak yang beperkara. ‘’Tidak ada pikiran sampai mengucilkan,’’ bela mantan wakil ketua DPRD dan koordinator komisi A itu.

Diketahui, PTUN mengabulkan seluruh gugatan WDS, Agustus lalu. Status TMS guru penjaskes yang bersangkutan telah dibatalkan. Pengadilan meminta terbitan surat 31 Januari yang ditandatangani sekda atas nama bupati dicabut. Kemudian mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan yang menyatakan penggugat memenuhi syarat (MS) seleksi CPNS.

Langkah WDS membawa perkara ini ke meja hijau karena ujung dari pengajuan keberatan ke sejumlah pihak tak ditanggapi. Seperti ke panitia seleksi daerah (panselda). Juga, laman lapor.go.id sebagai wadah aspirasi dan sarana pengaduan yang terpadu dengan 81 kementerian. Tidak diresponsnya tuntutan pelamar formasi guru penjaskes itu dibawa ke gubernur Jawa Timur. Niatannya juga didukung almamaternya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here