Dewan Minta Kasus Dugaan Pungli Libatkan Oknum PNS Diproses

229
SATPOL PP FOR RADAR NGAWI

NGAWI –  Ulah dua oknum PNS Kecamatan Padas yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah warung kopi di Dawung, Jogorogo, dikecam berbagai pihak. Kalangan wakil rakyat meminta eksekutif memberikan sanksi kepada kedua PNS nakal itu. ‘’Kalau terbukti melanggar kedisiplinan, ya harus diberikan sanksi,’’ kata Sekretaris Komisi I DPRD Ngawi Siswanto kemarin (22/1).

Menurut dia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS harus ditegakkan. Pun, dia berharap pemberian sanksi tidak berdasar unsur like and dislike. ‘’Masalah pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori ringan, sedang, atau berat, yang berhak menentukan OPD (organisasi perangkat daerah, Red) terkait,’’ ujarnya.

Camat Padas Harsoyo mengaku sudah mengutus stafnya berangkat ke pemkab untuk melaporkan kasus yang melibatkan anak buahnya itu. Namun, hingga sore kemarin pihak badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (BKPP) maupun Inspektorat menyebut belum menerima aduan terkait dugaan pungli yang dilakukan dua oknum PNS tersebut.

Kepala BKPP Ngawi Yulianto Kusprasetyo menjelaskan, pungli yang dilakukan oknum PNS termasuk bentuk pelanggaran disiplin. Serupa dengan kasus perjudian dan perselingkuhan yang melibatkan abdi negara. Mengenai penanganannya, kata dia, yang bersangkutan bakal diperiksa Inspektorat. ‘’Tapi diawali dulu dari laporan OPD terkait,’’ kata Yulianto.

Dia menuturkan, OPD terkait harus membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada bupati dengan tembusan BKPP. Setelah itu, bupati bakal mendisposisikan surat tersebut kepada OPD yang menangani. Jika didisposisikan ke BKPP, selanjutnya diteruskan ke Inspektorat untuk dilakukan proses pemeriksaan. ‘’Di-BAP (berita acara pemeriksaan, Red) dulu, lalu muncul LHP (laporan hasil pemeriksaan, Red),’’ jelasnya.

Selanjutnya, sambung Yulianto, LHP tersebut disampaikan kepada bupati lagi untuk dimintakan persetujuan. Jika bupati menyetujui hasil pemeriksaan, disposisinya diturunkan ke BKPP untuk pemberian sanksi. ‘’Yang jelas alurnya seperti itu, jadi tidak bisa dikira-kira nanti sanksinya apa,’’ ujarnya.

Yulianto juga belum bisa memastikan target waktu proses penanganan kasus tersebut. Namun, dia menyebut masing-masing OPD memiliki standar operating procedure (SOP) untuk menangani masalah pelanggaran disiplin oknum pegawainya. ‘’Jadi, tergantung OPD yang bersangkutan, SOP-nya seperti apa,’’ tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, tindakan tidak terpuji dilakukan dua oknum PNS Kecamatan Padas berinisial AHM, 44, dan YP, 41. Keduanya diduga telah menarik upeti terhadap sejumlah warung kopi di Dawung dan sekitarnya.

Dalam aksinya, keduanya menyaru anggota korps penegak perda dan mencatut nama Kepala Satpol PP Ngawi Eko Heru Tjahjono. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here