Dewan Kaget WDS Menang

129

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Kalangan dewan terkejut mengetahui perkara pendiskualifikasian kelulusan dimenangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Mengabulkan tiga gugatan WDS, CPNS formasi guru penjaskes tersebut.

Kamis (19/9), Wahyu Widayat meneruskan informasi itu ke Hari Puryadi. Eks wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun itu sudah mengetahuinya lewat surat kabar. DPRD Kabupaten Madiun sekaligus koordinator komisi yang membidangi urusan kepegawaian itu juga tahu lebih dulu lewat surat kabar. ‘’Dulu, penjelasan dari BKD (badan kepegawaian daerah, Red) sangat meyakinkan,’’ kata Wahyu.

Komisi A sempat menerima aduan tertulis sejumlah peserta CPNS 2018. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pemberkasan panitia seleksi daerah (panselda). Poin krusialnya masalah akreditasi program studi (prodi). Laporan tersebut lantas dikomunikasikan dengan sejumlah instansi terkait. Selain BKD, Komisi A juga konsultasi ke biro hukum Pemprov Jawa Timur dan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya. ‘’Kami diberi tahu dasar-dasar regulasi yang digunakan untuk mengambil keputusan TMS,’’ lanjutnya.

Atas putusan pengadilan ini, Wahyu berharap seleksi CPNS 2018 bisa dijadikan pembelajaran. Terlepas putusan belum inkracht karena bupati Madiun selaku tergugat banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN). Keputusan yang akan diambil harus melihat aspek secara luas. Tidak sekadar regulasi yang diturunkan BKN atau Kemen PAN-RB, juga melihat keterkaitannya. Apalagi muncul revisi Permen PAN-RB di tengah pelaksanaannya. ‘’Salah satunya regulasi Kemenristekdikti atau ketentuan BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Red),’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Hari Puryadi mengaku telah berusaha memperjuangkan kelulusan bakal CPNS yang di-TMS-kan hingga tingkat pemprov. Bahkan sempat adu argumen ihwal batasan akreditasi prodi dengan pejabat terkaitnya. Akan tetapi, upaya dalam membela terbentur regulasi. Apalagi keputusan daerah mencoret juga telah mendapat persetujuan pusat. ‘’Karenanya, kami menyarankan kepada peserta yang kurang puas terhadap hasil pembelaan kami untuk menempuh jalur hukum,’’ katanya.

Ihwal putusan PTUN yang akhirnya malah memenangkan peserta, Hari enggan mengomentari. Majelis hakim dinilai punya pertimbangan berdasar fakta persidangan untuk memutuskan hal tersebut. Pun, langkah pemkab yang kini memilih banding ke PT-TUN. ‘’Karena sudah masuk ranah hukum, ikuti saja prosesnya. Termasuk keputusan bandingnya kelak,’’ papar politikus Partai Demokrat tersebut.

Hari tidak melihat ada indikasi main mata dengan peserta lain atas kekalahan pemkab di PTUN. Sebab, proses seleksi sangat terbuka dengan hasil tes yang langsung diumumkan ke publik. Kemungkinan, ada proses teknis yang mungkin terlewat, khususnya akreditasi prodi. ‘’Kalau masalah interpretasi akreditasi prodi, semestinya antara panselda dan peserta sama-sama tahu,’’ ujarnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here