AdvertorialMadiun

Dewan Inisiatif Tambah Tiga Raperda Baru

Mulai Diuji Publik karena Masuk Prioritas

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Persoalan tentang ketahanan pangan, jasa konstruksi, serta ekonomi kreatif menjadi isu yang diangkat anggota DPRD Kota Madiun. Kalangan wakil rakyat kemudian menggunakan hak inisiatif mereka dengan mengusulkan tiga raperda baru mengenai hal tersebut.

Untuk menambah referensi penyusunan regulasi itu, pansus I–III dewan bersama pemkot, masyarakat, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, dan gabungan kelompok petani (gapoktan) melakukan uji publik kemarin (17/9). ‘’Kami ingin adanya masukan dari pihak-pihak terkait agar (materi) perda yang dihasilkan nanti bisa maksimal,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra.

Dia mencontohkan tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam naskah draf raperda tersebut diatur mengenai bentuk perlindungan seperti pemanfaatan kekayaan intelektual hasil kreativitas para pelaku ekonomi kreatif.

Di sisi lain, ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan pariwisata yang disusun oleh pemkot. ‘’Ekonomi kreatif merupakan salah satu hal yang kami anggap mampu menggerakkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sektor lainnya,’’ terang Andi Raya (AR).

Selain itu, ada raperda tentang jasa konstruksi. Di dalamnya mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 22/2020. Serta terintegrasi dengan izin usaha online single submission (OSS). ‘’Kami fixed-kan dengan peraturan yang lebih tinggi untuk disinergikan ke OSS yang ada di Kota Madiun,’’ jelasnya.

AR menambahkan, raperda inisiatif lainnya mengenai penyelenggaraan ketahanan pangan. Raperda itu mengatur tentang pemanfaatan lahan kosong oleh pemerintah daerah (pemda) untuk kebutuhan pangan. Serta perlindungan alih fungsi lahan pertanian.
Tidak kalah penting dalam raperda tersebut juga mengatur soal bentuk fasilitasi penjualan hasil panen petani oleh pemkot. ‘’Karena kami berusaha untuk berdikari di (bidang) pangan itu sendiri. Misalnya dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur,’’ kata politisi PDIP tersebut.

Kapan raperda itu diselesaikan? AR berharap sebelum akhir tahun semuanya sudah bisa ditetapkan. Sebab, rancangan kebijakan tersebut masuk dalam daftar prioritas yang akan dibahas. ’’Yang jelas, kebijakan untuk masyarakat harus diprioritaskan,’’ tandasnya. (her/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close