Dewan Dukung Perpanjangan Masa KLB DBD

66

PONOROGO – Wajib ada konsekuensi dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemkab. Termasuk dalam memperpanjang masa penetapan kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue (DBD) hingga 15 hari, terhitung akhir bulan lalu.

Anggota Komisi D DPRD Budi Purnomo menggarisbawahi perpanjangan masa KLB DBD harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Baik dalam penanganan maupun pembiayaan. ‘’Fasilitasinya harus lebih efektif dan terukur,’’ tegasnya kemarin (3/3).

Beberapa waktu lalu, komisi D telah duduk satu meja dengan dinas kesehatan (dinkes) setempat. Dalam pertemuan itu, wakil rakyat mendapati sejumlah penjelasan penting. Meliputi mapping endemik berikut langkah penanganannya. Berbekal data itu, Budi menilai langkah pemkab memperpanjang KLB DBD sudah tepat. ‘’Langkah pemkab sudah tepat. Hanya perlu memprioritaskan langkah penanganan di lapangan,’’ ujarnya.

Meledaknya populasi penderita DBD di Ponorogo wajib ditangani dinkes dengan baik. Di sisi lain, Budi tak menyalahkan masyarakat yang beramai-ramai menginginkan lingkungannya di-fogging. ‘’Kekhawatiran seperti itu pasti muncul. Nah, mapping data endemik harus benar-benar bisa dijadikan acuan dalam menetapkan skala prioritas,’’ tegasnya.

Budi meminta dinkes konsekuen. Diperpanjangnya KLB DBD berarti harus ada dampak nyata yang bisa dirasakan masyarakat dalam menghadapi teror tiga tahunan ini. Setidaknya, langkah pencegahan lewat fogging atau pemberantasan sarang nyamuk (PSN) semakin merata. Tidak hanya di titik-titik prioritas. Demikian halnya dengan penggunaan dana siap pakai yang sejauh ini sudah tersedot setengah miliar. ‘’Setiap satu rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan,’’ pintanya.

Dinkes mengklaim jika kebijakan pemkab memperpanjang KLB DBD telah didasarkan pada sejumlah analisis. Yang paling utama tentu fakta masih ditemukannya penderita DBD baru. Mereka terus mengisi bangsal-bangsal puskesmas hingga berbagai rumah sakit.

Kepala Dinkes drg Rahayu Kusdarini menyebut penderita baru DBD berkisar 10-15 orang setiap harinya. Mengisi bangsal-bangsal puskesmas hingga berbagai rumah sakit. Itu menjadi satu analisis utama yang dijadikan pertimbangan dalam memperpanjang status KLB DBD. ‘’Dengan masih ditetapkan KLB, harapannya penderita baru ini bisa ikut ter-cover bantuan pembiayaan dari pemerintah,’’ ujar pejabat yang akrab disapa Irin itu.

Pun, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Irin menyebut, masa KLB DBD yang telah diperpanjang itu bisa dicabut sewaktu-waktu. Juga, terus diperpanjang jika ledakan pasien masih belum dapat dikendalikan. Semua kembali kepada kebijakan bupati. ‘’Kami harap tidak sampai ada perpanjangan kedua,’’ pungkasnya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here