AdvertorialMadiun

Dewan Dorong Perampingan Birokrasi

Tiga Raperda, SOTK Paling Utama

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tugas kedaruratan dan penanggulangan bencana di kota ini berkelindan. Kewajiban yang tetap berjalan di masa pandemi itu dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), satpol PP, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Wakil rakyat mendorong perampingan birokrasi melalui susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru. Poin itu menjadi prioritas dari tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang dibahas Kamis (8/10). SOTK sesuai Permendagri 90/2020 harus disesuaikan perubahan nomenklatur. ‘’Semua raperda penting, yang prioritas SOTK baru untuk 2021. Semoga bisa lebih baik lagi,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya (AR) Bagus Miko Saputra.

Wakil Ketua DPRD Istono menegaskan, perampingan birokrasi bertujuan meningkatkan pelayanan agar efektif serta tepat ukuran dan fungsi. Seperti penghapusan pasal 2 huruf e angka 6 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam fasilitasi gubernur Jatim. ‘’Seluruh fraksi memberikan masukan agar pemkot lebih memaksimalkan fungsi koordinasi antarperangkat daerah,’’ ujarnya.

Raperda lain yang turut disetujui yakni tentang penyertaan modal pemerintah daerah PDAM Tirta Sari Kota Madiun. Berdasarkan hasil fasilitasi dan pembahasan antara Pansus DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi Pemkot Madiun, fraksi-fraksi  memberikan dua masukan. ‘’PDAM harus mampu meningkatkan produksi dan melakukan perluasan cakupan penyediaan air minum agar menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah,’’ ungkapnya.

Setelah disahkan menjadi perda, diharapkan dapat memberikan landasan hukum dalam penyertaan modal sehingga struktur permodalan dapat tertib administrasi. ‘’Terutama terkait pengalihan hak dari pemkot,’’ imbuh Istono.

Dewan juga menyetujui raperda tentang pengarusutamaan gender. Demi mewujudkan percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Fraksi-fraksi memberikan saran agar pendanaan kegiatan pengarusutamaan gender tetap memperhatikan asas kehati-hatian agar tidak berimplikasi hukum di kemudian hari. ‘’Secara garis besar fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun dapat menerima tiga raperda untuk ditetapkan,’’ ucapnya. (kid/c1/fin/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close