Dewan Desak APH Kupas Tuntas Perkara WDR

22
MEMBAHAYAKAN: Lokasi penambangan Watu Dakon Resort bersebelahan dengan area persawahan.

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Komisi D DPRD Kabupaten Madiun mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas kasus perizinan Watu Dakon Resort (WDR). Mengingat, perkara kolam pemancingan itu telah digulirkan wakil rakyat sejak periode lalu. ‘’Ya kan kelihatan dari kronologis pengembang mengurus izin,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi Senin (7/10).

Komisi D menekankan pengusutan pelanggaran perizinan WDR sampai akarnya. Menguak yang tersembunyi di balik penyalahgunaan surat keterangan keluaran dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora). Hingga pengembang menjadikannya sebagai tameng untuk mengeruk lahan di Banjarsari Wetan, Dagangan. Kawasan itu kini menjadi kubangan raksasa berkedalaman belasan meter. ‘’Yang dampaknya diduga merusak ekosistem lingkungan itu,’’ ujarnya.

Mashudi enggan berkomentar kala disinggung kemungkinan tersangka baru selain Agus Suyanto, pengusaha WDR. Urusan itu menjadi kewenangan polisi. Lembaganya menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, dia sepakat ihwal pengembangan penyidik mengarah indikasi komersialisasi. Tanah uruk sudah menjadi komoditas lantaran dikeluarkan dari lokasi penggalian. Terlepas klaim pengembang untuk hibah sosial. ‘’Yang menjadi pertanyaan, sumbangan dalam bentuk apa,’’ tuturnya.

Di luar permasalahan hukum, lembaga yang concern bidang lingkungan hidup ini khawatir kondisi galian. Bentangan kerukan yang terbengkalai dikhawatirkan berdampak buruk terhadap lingkungan dan warga sekitar. Apalagi momennya menjelang musim penghujan. ‘’Kalau warga di sana tidak hati-hati, bisa terjatuh,’’ ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Mashudi menyebut, lembaganya telah mengetahui kondisi galian ketika inspeksi mendadak (sidak). Sebelah barat galian berbatasan dengan area persawahan. Jaraknya pun tak sampai lima meter. Sedangkan sebelah timur jalan setapak bagi warga yang hendak ke hutan. Menilik potensi bahaya, komisi D merekomendasikan pengembang untuk memulihkan galian. Akan tetapi, kini pengusaha telah ditetapkan tersangka. ‘’Tinggal menanti seperti apa putusan dari pengadilan negeri,’’ imbuhnya.

Dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait proaktif melakukan pencegahan. Berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat agar tidak terjadi gangguan. Terlepas lahan itu milik pribadi. Misalnya, memasang papan peringatan dan pengalihan air agar tidak terjadi genangan. ‘’Tentunya perlu dilakukan gotong royong karena alokasi anggarannya tidak ada,’’ katanya.

Sebelumnya, polisi memberi sinyal bakal mengembangkan perkara perizinan kolam pemancingan di Banjarsari Wetan, Dagangan, itu. Menelusuri dugaan material tanah usaha yang dikomersialkan. Ada indikasi tanah uruk hasil penggalian sedalam belasan meter itu dijadikan ladang bisnis. Mengeruk keuntungan atas belum beresnya legalitas perizinan. Dugaan tersebut mencuat setelah penyidik menemukan sejumlah petunjuk mengarah pada komersialisasi. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here