Karena Kades Punya Agenda Lain

Redaksi 12 Januari 2017 12:31:45 PM views : 177 Pemerintahan
img

KOTA – Tudingan salah sasaran program Rp 300 juta per desa per tahun dari Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Ponorogo Moh Ashari mengusik pemkab setempat. Terutama terkait penentuan titik proyek jalan poros desa yang dibiayai prorgam tersebut. Pemkab pun memilih kembali melakukan verifikasi.  

Pihak desa dipersilakan mengubah usulan jalan yang akan diperbaiki. Batasnya, sebelum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) 2017 Februari mendatang. ‘’Karena memang harus menyesuaikan kondisi terkini,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Ponorogo Sumarno kemarin (11/1).

Sumarno menilai wajar jika muncul polemik. Sebab, pemahaman setiap desa berbeda. Apalagi sejumlah kepala desa yang ngotot memperjuangkan satu titik jalan itu disinyalir punya agenda lain. Padahal, melenceng dari kriteria. Itu diketahui setelah pihaknya turun ke lapangan untuk memverifikasi usulan desa.

Sehingga, usulan ditolak lantaran sebatas jalan setapak kendati jadi penghubung antardesa. ‘’Jalan poros desa setidaknya memiliki lebar tiga meter. Kurang dari itu tidak masuk kriteria. Kebanyakan yang diusulkan hanya berupa jalan setapak,’’ jelasnya.

Jalan desa penghubung dengan daerah cepat tumbuh juga masuk kriteria. Di antaranya, menuju tempat wisata dan pasar daerah setempat. Diluar kriteria tersebut wajib dikerjakan dengan anggaran desa. Sebab, pihaknya tidak bisa sembarangan menyetujui usulan.

Apalagi, kriteria jalan desa juga dipantau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, penentuan titik juga harus berkaitan dengan skenario besar peta perbaikan jalan di Ponorogo. ‘’Yang menyoal perbaikan jalan poros desa tidak banyak. Hanya sekitar lima kepala desa. Itu pun sudah kami verifikasi ulang,’’ ungkapnya.

Verifikasi penting mengingat usulan sudah lama. Yakni, pada Musrenbang 2016 lalu. Sehingga perubahan memmungkin terjadi. Beberapa titik dikhawatirkan sudah diperbaiki. Pun dimungkinkan sudah berubah status prioritas menjadi tidak. Pihaknya menyilakan titik diubah. Namun, tetap berdasar kriteria.

Sumarno menyebut penetapan kriteria agar program tidak tumpang tindih. Sebab, banyak program yang digelontorkan pemerintah terkait percepatan perbaikan infrastruktur tersebut. ‘’Desa juga boleh membagi besaran anggaran perbaikan. Misalnya, Rp 300 juta untuk satu titik atau dua titik dengan persentase seimbang,’’ pungkasnya sembari menyebut tidak diperkenankan dalam bentuk uang.

Diberitakan sebelumnya, baru mulai jalan program Rp 300 juta perdesa pertahun yang digagas Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni memicu polemik. Terealisasi, namun implementasinya dinilai salah sasaran. Banyak kegiatan perbaikan jalan yang tidak sesuai usulan desa. (agi/sat)

Tag :

Related Post