PMII Tuntut Batalkan Kenaikan PNPB dan Listrik

Redaksi 12 Januari 2017 12:24:25 PM views : 35 Peristiwa
img

KOTA - Puluhan massa dari Pengurus Cabang (PC) Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan menggelar aksi unjuk rasa, kemarin (11/1). Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan bbm non subsidi dan tarif tenaga listrik (TTL).

Mereka menilai, kenaikan tersebut meresahkan masyarakat kecil di Pacitan. Kebijakan menaikkan bbm non subsidi dan TTL dinilai tanpa pertimbangan yang kuat. ‘’Kebijakan menaikkan tarif dan harga itu dampaknya bisa mempengaruhi kebutuhan pokok,’’ ujar Ketua PC PMII Pacitan, Winaryo, (11/1).

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00. Sebanyak 25 massa PC PMII Pacitan menggelar orasi di simpang empat Penceng. Selain menolak kenaikan bbm non subsidi dan TTL, massa juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan menaikkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kendaraan bermotor.

Poin penting lainnya, mereka juga meminta agar pemerintah dapat berupaya menstabilkan harga kebutuhan pokok. ‘’Caranya adalah dengan membatalkan kenaikan harga bbm dan tarif PNBP serta TTL itu. Terlebih perekonomian saat ini masih lemah. Dan itu dirasakan masyarakat,’’ terangnya.

Usai menggelar orasi dan membentangkan sejumlah spanduk tuntutan di hadapan para pengguna jalan yang melintas, massa bergerak menuju kantor DPRD Pacitan. Di sana, mereka kembali menggelar orasi sebelum meminta bertemu dengan Ketua DPRD Pacitan, Ronny Wahyono.

Oleh massa, Ronny ditodong untuk menandatangani surat dukungan ikut menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM. Bak gayung bersambut, Ronny bersedia ikut mendukung tuntutan PC PMII Pacitan.

Sebab, dia menilai, kebijakan kenaikan harga dan tarif tersebut memberatkan. ‘’Disaat perekonomian melemah seperti saat ini, dampaknya memang benar dirasakan masyarakat,’’ ujarnya.

Usai dari kantor DPRD Pacitan, aksi berlanjut ke kantor bupati Pacitan. Selain berorasi massa meminta Bupati Indartato untuk ikut mediasi dengan mereka. Massa juga meminta Indartato mendukung tuntutan mereka.

Secara prinsip, Indartato mengakui kenaikan bbm non subsidi, TTL, dan PNBP kendaraan bermotor berdampak pada masyarakat Pacitan. Namun, dia enggan untuk ikut menandatangani surat tuntutan massa.

Sebab, ditakutkan hal itu dapat menimbulkan dampak politis. ‘’Untuk membatalkan suatu peraturan itu kan yang berwenang melakukan kajian adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Daerah sifatnya hanya menjalankan, sementara kebijakan itu yang mengatur pusat,’’ terangnya. (mg4/rif)

Tag :

Related Post