Satu-satunya Jalan Pakai Duit BOS

Redaksi 12 Januari 2017 12:01:30 PM views : 108 Pendidikan
img

MADIUN - DanaBOS merupakan satu-satunya harapan SMA-SMK negeri saat ini. Pasalnya, keuangan yang dikelola sekolah terancam limbung pascakebijakan pungutan SPP. Sebab, pungutan baru akan diluncurkan pada tahun ajaran baru 2017-2018. Celakanya, sampai awal bulan ini belum ada kabar pencairan BOS. ‘’Memang BOS 2017 belum cair, padahal sebenarnya itu jadi solusi bagi sekolah untuk mencukupi operasional hingga ajaran baru,’’ ujar Eddie Sanyoto, Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun, kemarin (11/1).

Namun, jika BOS 2017 belum cair maka dirinya menyarankan agar SMA-SMK bisa menggunakan sisa dana BOS tahun 2016. Cara itu dinilai paling tepat agar kegiatan sekolah tidak tersendat. ‘’Kalau masih ada sisa dana BOS tahun lalu, kan tidak harus dikembalikan ke kas negara. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk tahun ini,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Madiun, kemarin (11/1).

Eddie mengharapkan agar SMA dan SMK negeri di kota tidak terlalu khawatir dalam menyikapi kebijakan dari provinsi itu. Dirinya meyakini sisa dana BOS tahun lalu itu setidaknya cukup untuk membiayai kegiatan sekolah, disamping menunggu dana BOS tahun 2017 cair pada Maret mendatang. ‘’Semestinya masih ada sisa dana BOS tahun lalu. Lah itu dipakai dulu,’’ katanya.

Eddie juga mendorong pemkot memberikan bantuan sosial (bansos) kepada siswa SMA dan SMK dari keluarga tidak mampu. Hal itu akan meminimalkan lonjakan angka anak putus sekolah (APS) di Kota Madiun. ‘’Kalau nanti ada siswa dalam kota yang benar-benar tidak mampu, itu bisa diusulkan melalui bantuan sosial (bansos),’’ ujarnya.

Sementara itu, Kresna Herlambang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Madiun menjanjikan akan menindaklanjuti keluhan dari SMA dan SMK negeri di kota Madiun. Bahkan,dalam waktu dekat rencananya dia akan bertolak ke Surabaya menanyakan kepastian pemberlakuan SPP. ‘’Kami berupaya menanyakan itu langsung,’’ tuturnya.

Kresna sendiri menganggap surat edaran (SE) gubernur itu masih rancu. Seluruh SMA dan SMK justru terpasung dengan kebijakan tersebut. Sekolah kebingungan untuk mencukupi biaya kegiatan apabila memang harus dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2017-2018. ‘’Tapi, semuanya tetap menunggu instruksi dari gubernur setelah muncul permasalahan seperti ini,’’ katanya.

Diakuinya, permasalahan pungutan SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri juga menarik perhatian pemkot. Bahkan,rencananya hari ini dirinya bakal diundang oleh Sekda Maidi untuk membicarakan masalah pungutan SPP itu lebih lanjut di balai kota. ‘’Pemkot ingin meminta pendapat kami terkait pemberlakuan pungutan SPP SMA dan SMK ini,’’ pungkasnya. (her/ota)

Tag :

Related Post