Sekolah Favorit Terpaksa Ngutang

Redaksi 12 Januari 2017 11:59:35 AM views : 172 Pendidikan
img

MADIUN – Napas SMA dan SMK negeri di kota bakal ngos-ngosan di sisa tahun ajaran 2016-2017. Ini menyusul kebijakan Pemprov Jawa Timur (Jatim) dalam memberlakukan pungutan sumbangan pendanaan pendidikan (SPP)pada 2017. Sesuai surat edaran (SE) gubernur terbaru nomor 420/71/101/2017 tentang SPP SMA dan SMK negeri yang dikeluarkan pada 9 Januari, pungutan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2017-2018. Dengan kata lain, sepanjang Januari-Juni semua sekolah mesti nombok untuk operasional.

Sudjadi, Kepala SMAN 6 Kota Madiun mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum berani menarik SPP kepada orangtua siswa. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) lebih lanjut dari pemprov terkait kebijakan anyar tersebut. ‘’Kami akan menyikapi jika payung hukum tentang penarikan SPP itu sudah ada,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (11/1).

Diakuinya, SE gubernur terbaru sudah turun. Hanya saja pemprov belum memberikan penjelasan secara rinci terkait pungutan SPP kepada orangtua siswa. ‘’Nah, sementara untuk pelaksanaan pendidikan pada Januari-Juni 2017 kan juga perlu dana,’’ kata mantan wakil kepala SMAN 2 Kota Madiun itu.

Karena itu, pihak sekolah sudah pasti dibuat kelimpungan mengisi kekurangan biaya pendidikan di sisa tahun ajaran 2016-2017. Seperti membayar honor pegawai tidak tetap (PTT), empat guru tidak tetap (GTT), biaya listrik sebesar Rp 3 juta per bulan, air PDAM, internet dan kegiatan sekolah. Diperkirakan jika ditotal akan menghabiskan biaya Rp 12 juta per bulan. ‘’Ya, untuk mengisi kekurangan itu kami harus berusaha,mungkin kalau terpaksa ya pinjam koperasi. Jalan lain, kami menunggu cairnya bantuan operasional sekolah (BOS),’’ ungkapnya.

Sudjadi mengungkapkan, sebagai kepala sekolah dirinya harus bertanggung jawab untuk memecahkan permasalahan itu agar proses pembelajaran di SMAN 6 Kota Madiun tidak terganggu. Terutama siswa kelas XII yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional (unas). Menurutnya, program intensif belajar (IB) maupun tryout harus tetap jalan. ‘’Kami sudah melakukan audiensi dengan cabang dinas pendidikan. Dan, itu harus ditindaklanjuti,’’ tuturnya.

Dia mengatakan, seandainya kebijakan penarikan SPP itu memang harus diberlakukan pada Januari, tentu pihaknya akan menindaklanjuti. Langkah awal adalah mensosialisasikan kebijakan itu kepada orang tua siswa. ‘’Namun, kami harus betul-betul memahami kondisi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kalau memang siswa kami nggak mampu ya diusahakan gratis,’’ katanya.

Dia memperkirakan setidaknya ada sekitar 20 siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu bersekolah di SMAN 6 Kota Madiun. Sudjadi mengaku jumlah itu belum pasti. Sebab, dengan adanya program sekolah gratis melalui pendidikan wajib belajar (wajar) 12 tahun yang digulirkan oleh pemkot sejak tahun 2011, pihaknya kesusahan mendeteksi siswa dari keluarga tidak mampu. ‘’Karena semuanya sudah dicukupi oleh pemkot,’’ ujar Sudjadi.

Hal senada juga dikatakan oleh Nanik Pujiastuti, wakil Kepala Humas SMAN 1 Kota Madiun. Pihak sekolah belum berani menarik SPP kepada orangtua siswa. Ada dua informasi yang diterima, bahwa pemberlakuan tarikan SPP itu dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru 2017-2018 atau mulai Januari 2017. ‘’Jadi, kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari provinsi. Yang terpenting pembelajaran kurikulum terlaksana dulu. Kurikulum ini rohnya satuan pendidikan dan harus terpenuhi,’’ katanya.

Lantas, upaya apa yang bakal ditempuh?Untuk mencukupi biaya pendidikan di sisa tahun ajaran 2016-2017, Nanik mengaku masih membicarakan masalah itu melalui rapat internal sekolah. Termasuk menentukan program prioritas sekolah mana yang perlu didanai. ‘’Tapi, yang jelas kami harus segera mengambil sikap. Hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar harus tetap jalan. Kalau tidak ada biaya kan otomatis nggak jalan,’’ ungkapnya.

Nanik menegaskan bahwa biaya pendidikan sangat penting. Biaya itu nantinya untuk membayar gaji delapan PTT dan tiga GTT yang bekerja di SMAN 1 Kota Madiun. Dia menyebut PTT mendapat honor sekitar Rp 1 juta. Sementara, honor GTT dihitung Rp 40 ribu per jam mengajar. Jadi, perkiraan biaya pendidikan yang dikeluarkan per bulan sebesar Rp 15 juta. ‘’Sebelum itu, semua biaya pendidikan dipenuhi oleh pemkot. Jadi, sementara ini kami belum berani menarik SPP kepada orangtua siswa,’’ jelasnya.

Terpisah, Imron Rosidi, Ketua MKKS SMA Kota Madiun mengatakan, pelaksanaan pungutan SPP dimulai pada awal tahun ajaran baru 2017-2018 sesuai SE gubernur. Diperkiraan pelaksanaannya pada Juli 2017. Untuk menyikapi persoalan itu,pihak sekolah mengantisipasinya dengan memangkas sejumlah kegiatan. ‘’Kami hanya memfokuskan pada pembiayaan kegiatan yang bisa dibiayai oleh BOS,’’ ujarnya.

Adapun kegiatan yang bisa di-cover BOS itu salah satunya biaya listrik. Hanya saja, BOS dari pemerintah itu baru cair pada Maret mendatang. Kondisi itu memaksa seluruh kepala SMA di Kota Madiun mencari dana dengan meminjam uang di koperasi maupun bank untuk membiayai kegiatan sekolah yang harus dibayarkan sementara waktu. ‘’Termasuk membayar honor GTT dan PTT. Kami harus mencari utang-utangan. Sebelumnya honor mereka dibayari pemkot,’’ ucap pria yang juga menjabat sebagai kepala SMAN 1 Kota Madiun itu.

Imron mengungkapkan, sebenarnya anggota MKKS sudah menanyakan persoalan penarikan SPP kepada orangtua siswa SMA dan SMK negeri kepada kepala cabang dinas pendidikan. Sebab, pihaknya mendapat informasi bahwa pungutan SPP itu bisa dilakukan mulai Januari 2017. ‘’Masalah itu juga sempat disinggung. Sebab, antara yang tertulis dan tersirat lewat lisan kan beda. Oleh karena itu, kami mohon kepada cabang dinas pendidikan untuk segera mengklirkan kapan kami boleh menarik SPP,’’ jelasnya.

Apabila memang diperbolehkan menarik pungutan SPP mulai Januari tahun ini, pihaknya meminta kepada cabang dinas pendidikan untuk mengusulkan kepada provinsi untuk mengubah surat edaran itu. Pihak sekolah tidak berani melangkah apabila payung hukum itu belum ada perubahan. ‘’Jadi diubah saja bunyinya. Bukan tahun ajaran baru, melainkan tahun anggaran baru,’’ kata Imron.

Diakui Imron, sangat sulit untuk mengkondisikan orangtua wali murid apabila kebijakan pungutan SPP dilaksanakan. Sebab, selama lima tahun terakhir biaya pendidikan ditanggung oleh APBD pemkot sepenuhnya. Karena itu, para orangtua tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anak mereka. ‘’Kalau nanti sudah punya payung hukum yang jelas dan tertulis, kami baru akan mengundang komite serta orangtua siswa untuk menjelaskan bahwa ini lho kondisinya sekarang,’’ terangnya.

Imron menjelaskan, ada batas maksimal pungutan SPP oleh pihak sekolah. Di Kota Madiun, standar pungutan SPP kepada siswa SMA negeri maksimal sebesar Rp 110 ribu, SMK nonteknik Rp 145 ribu, dan SMK teknik Rp 185 ribu. ‘’Kalau dihitung-hitung, itu masih jauh dari kurang. Maksudnya kurang banyak karena belum tentu itu bisa untuk membiayai seluruh kegiatan sekolah,’’ jelasnya.

Disamping itu, Imron juga menambahkan bahwa belum tentu semua siswa SMA dan SMK negeri sanggup membayar besaran SPP yang ditetapkan. Padahal, setiap sekolah idealnya harus menganggarkan sekitar 20 persen untuk keperluan bantuan siswa dari keluarga tidak mampu. ‘’Rata-rata jumlah siswa dari keluarga tidak mampu itu sekitar 10 persen. Lainnya itu masih setengah mampu. Biasanya kalau meminta keringanan itu membayarnya sekitar 50 persen,’’ tandasnya.

Di pihak lain, Suyono, Ketua MKKS SMK negeri Kota Madiun mengatakan, apabila memang pungutan SPP baru bisa dilakukan mulai Juli mendatang, keperluan biaya pendidikan Januari-Juni bisa menggunakan sisa dana BOS tahun lalu. Itu seandainya pencairan dana BOS tahun 2017 ini molor. ‘’Tapi, selebihnya kami menunggu instruksi dari gubernur seperti apa,’’ ujar pria yang juga menjabat sebagai kepala SMKN 1 Madiun itu. (her/ota)

Tag :

Related Post