Ulah Subkontraktor PT Wijaya Putra

Redaksi 11 Januari 2017 12:03:21 PM views : 68 Peristiwa
img

WONOASRI – Misteri kepemilikan gunungan material tanah uruk di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terkuak. Urukan material tanah setinggi hampir lima meter di lahan kosong itu ternyata dipasok untuk pembangunan double track jalur KA Jombang-Madiun. Polusi udara yang sempat membuat warga terserang batuk dan sakit mata itu secara tak langsung merupakan ‘dosa’ Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sudarto, pengawas lapangan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur mengaku, dirinya semula tidak tahu-menahu dengan urukan material tanah yang lokasinya hanya berjarak sekitar 1.500 meter dari double track itu. Sebab, PT Wijaya Putra selaku pelaksana proyek double track menggandeng subkontraktor dalam pengadaan material tanah uruk. ‘’Selama ini pihak pelaksana membeli material tanah uruk langsung di lokasi pembangunan double track. Tanpa tahu, subkontraktor menimbun tanah terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke lokasi pembangunan,’’ terangnya.

Karena itu, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur sempat bingung ketika urukan material tanah itu dikomplain masyarakat. Mengingat, sejak awal tak merasa terlibat secara langsung dalam aktivitas bongkar muat urukan material tanah tersebut. ‘’Makanya kami sempat bingung ketika ada komplain dengan efek debunya itu,’’ terangnya.

Diakui Sudarto, pihak subkontraktor memutuskan untuk menimbun tanah terlebih dahulu guna menghindari antre. Material tanah uruk yang didistribusikan dari lokasi penambangan galian C memang tidak dapat langsung dikerjakan seluruhnya. Pengerjaannya harus menunggu pengerasan tanah alat berat terlebih dahulu untuk dapat ditimbun kembali. ‘’Mungkin karena terlalu lama menunggu dan tidak sabar untuk antre. Makanya ditimbun dulu agar mereka dapat mengambil tanah lagi di lokasi penambangan,’’ jelasnya.

Fakta lainnya, pihak subkontraktor juga telah berkoordinasi dengan seorang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Bahkan, subkontraktor itu sudah merogoh kocek untuk biaya sewa. Pihak subkontraktor rekanan PT Wijaya Putra itu merasa tidak perlu berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa (pemdes). ‘’Pihak subkontraktor tidak tahu-menahu kalau tanah itu sebenarnya milik Perhutani (KPH Madiun, Red),’’ ungkapnya.

Dijelaskan Sudarto, pasca pihaknya memastikan material tanah uruk yang ditimbun dipasok untuk pembangunan double track, pihaknya lantas menghentikan pendistribusian. Sebab, pihaknya tidak menghendaki proyek nasional itu mendapat pasokan material tanah uruk yang bermasalah. ‘’Masyarakat mulai mengeluh dengan debu, bahkan pemdes setempat merasa dilangkahi. Jadi, jangan lagi distok di sana (Desa Ngadirejo, Red),’’ tegasnya.

Adapun stiker Waskita Karya yang menempel pada alat berat pengeruk timbunan material tanah itu hanya dianggap stiker biasa. Tujuannya agar alat berat itu tidak digunakan orang lain. Lagipula, PT Waskita Karya selama ini tidak ada kaitannya dengan pembangunan proyek double track yang digawangi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tersebut. ‘’Secara struktural, WP (Wijaya Putra) memang bernaung di bawah WK (Waskita Karya). Karena keduanya memang sama-sama BUMN (Badan Usaha Milik Negara),’’ urainya.

Pantauan Jawa Pos Radar Mejayan kemarin, aktivitas bongkar muat material tanah uruk benar-benar sudah terhenti. Gunungan material tanahnya pun telah habis, tinggal menyisakan alat berat berstiker Waskita Karya yang masih terparkir di sana. ‘’Sejak kemarin (10/1), sudah tidak ada lagi truk yang datang menyetorkan tanah. Jadi, lingkungan sekitar sudah tidak berdebu lagi,’’ tegas Sunarsih, pemilik kios di depan lokasi penimbunan. (mg6/fin)

Tag :

Related Post