Desak Kejaksaan Percepat Pengusutan Pengadaan Seragam Batik Sekolah

72

KOTA – Polemik pengadaan seragam batik sekolah di Ponorogo terus menggelinding. Sampai-sampai Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo terpaksa harus turun tangan mengusut program prioritas Bupati Ipong Muchlissoni tersebut. Keinginan korps Adhyaksa menelisik pengadaan seragam batik itu pun mendapat sorotan dari Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas (AMPT). Rabu lalu (9/5) mereka mendatangi kantor kejaksaan di Jalan MT Haryono. Perwakilan pendemo langsung diterima Kajari Ponorogo Hilman Azazi.

Dalam kesempatan tersebut, mereka mendesak kejaksaan secepatnya meningkatkan penanganan pengadaan seragam batik sekolah itu ke penyelidikan. Sebab, terindikasi ada penyalahgunaan wewenang. Sebagai bentuk dukungan, massa pun membawa spanduk bertuliskan Kajari harus mengusut tuntas seragam batik di Ponorogo. Bentuk dukungan lainnya, mereka juga menyerahkan bunga sedap malam yang diikat dengan batik kepada Hilman.

Koordinator aksi AMPT Didik Hariyanto mengaku gerah dengan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan seragam batik sekolah pada 2017 silam. Pemkab melalui sekolah mewajibkan setiap orang tua murid kelas I–VI SD untuk membeli batik seharga Rp 77.500. Anehnya lagi, pemesanan batik itu diarahkan ke CV Elemenz sebagai pihak penyedia. ‘’Kami ingin menyampaikan ke kejaksaan, ada indikasi pihak yang diuntungkan dalam pengadaan batik melalui CV Elemenz,’’ ujarnya kepada wartawan.

Didik memastikan, pungutan yang dilakukan pihak sekolah itu tidak melalui pembahasan di tingkat komite sekolah. Sebaliknya, pemkab berdalih pengadaan seragam batik itu sudah diatur dalam Perbup 49/2017 tentang Pelestarian Budaya Ponorogo. ‘’Kami masih kumpulkan tambahan bukti lagi untuk mempermudah kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan nantinya,’’ terang Didik.

Menanggapi tuntutan dari AMPT tersebut, Kajari Ponorogo Hilman Azazi belum memberikan jawaban terang. Saat ini, Korps Adhyaksa masih berkutat pada pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata) terkait pengadaan seragam batik tersebut. ‘’Kami masih mencari informasi tambahan. Karena mereka tadi sempat mengatakan bahwa diduga ada pihak yang diuntungkan dalam program ini,’’ katanya.

Hilman mengaku bakal menelusurinya lebih lanjut. Termasuk mengorek informasi tentang riwayat CV Elemenz. Apakah sekadar pengadaan biasa atau berupa penjualan bebas. ‘’Kami masih akan mempelajari kenapa kok diarahkan hanya ke satu perusahaan dan siapa yang mengarahkannya. Dari situ akan kami cocokkan dengan aturan hukumnya bagaimana,’’ beber Hilman.

Dia memastikan pihaknya bakal meningkatkan pengusutan program pengadaan seragam batik sekolah itu ke tahap penyelidikan apabila ada standard operating procedure (SOP) yang dilanggar. ‘’Ini masih tahap awal,’’ ujarnya.

Hilman pun memastikan penyelidikan pengadaan seragam batik sekolah itu sudah berjalan saat dirinya baru dua pekan menjabat kajari Ponorogo. Tapi, pihaknya masih menunggu hasil kajiannya selesai terlebih dulu. ‘’Saat ini saya sudah meminta (penyidik) mengkajinya,’’ terangnya. (her/c1/fin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here