Ponorogo

Denda Pelanggar Protokol Covid-19 Rp 50 Ribu sampai Rp 500 Ribu

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Pemkab Ponorogo resmi memiliki payung hukum penindakan pelanggaran protokol Covid-19. Mulai saat ini, penegakan disiplin akan ditingkatkan di masyarakat. ‘’Sekarang sudah tidak boleh hanya seremonial. Penindakan harus dilaksanakan secara tegas,’’ kata Wakil Bupati (Wabup) Ponorogo Soedjarno Kamis (10/9).

Payung hukum itu adalah Peraturan Bupati (Perbup) 109/2020 tentang Penegakan Disiplin Protokol Covid-19. Di pasal 7 perbup tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar protokol. Sanksi individu, pelanggar bisa dikenai denda administratif Rp 50 ribu, kerja sosial, atau penahanan dan pemblokiran KTP.

Sedangkan sanksi bagi pemilik atau pelaku usaha lebih berat. Denda administratif Rp 500 ribu. Satgas juga dapat membubarkan kerumunan dan penutupan sementara tempat usaha jika melanggar. Denda administratif dibayar ke kas daerah. ‘’Sudah saatnya semua pihak meningkatkan kedisiplinan,’’ tegas Soedjarno.

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Ponorogo hingga kini masih tertinggi di eks Karesidenan Madiun. Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menyebut, kemarin (10/9) ada tambahan 9 kasus baru. Satu pasien meninggal dunia. ‘’Saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia melampaui angka 200 ribu. Begitu juga di Ponorogo, masih mengalami peningkatan,’’ terangnya.

Selain seorang anggota DPRD, 8 pasien baru kontak erat dengan pasien positif sebelumnya dan punya riwayat perjalanan dari luar daerah. Total, kasus konfirmasi mencapai 303 pasien. Sebanyak 248 pasien sembuh, 10 meninggal dunia, dan 45 pasien menjalani isolasi. ‘’Jumlah kasus yang terus meningkat ini mengingatkan kita untuk terus waspada dan meningkatkan kedisiplinan,’’ pintanya. (naz/c1/sat)

Terdampak Kuntara, DPRD Tunda Agenda

SEJUMLAH agenda legislatif dipastikan ditunda lantaran semua anggotanya isolasi mandiri. Meski demikian, Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengklaim tidak terpengaruh. ‘’Kebetulan sampai 17 September tidak ada agenda krusial, sehingga bisa menunggu,’’ katanya Kamis (10/9).

Sejak Rabu (9/9), gedung DPRD Ponorogo di-lockdown. Segala aktivitas di gedung tersebut ditiadakan. Para anggota DPRD yang menunggu hasil uji swab, harus isolasi mandiri. Begitu pula seratusan pegawai sekretariat DPRD.

Mereka juga isolasi mandiri dan bekerja dari rumah. Area gedung pun didisinfeksi. ‘’Ada beberapa orang yang sudah uji swab karena kontak langsung dengan anggota yang terkonfirmasi,’’ bebernya.

Sunarto menyebut, ada sejumlah agenda yang ditunda terdampak kunci sementara (kuntara) gedung dewan. Yakni, rapat internal komisi, rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, dan kunjungan kerja dalam daerah.

Sementara, agenda strategis seperti pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBDP) 2020 sudah dilaksanakan. Sedangkan draf rancangan APBD (RAPBD) 2021 baru akan dikirimkan ke DPRD 18 September. ‘’Isolasi mandiri sampai hasil uji swab keluar,’’ jelasnya.

Sunarto mengimbau koleganya sementara ini menyerap aspirasi konstituen secara daring. Untuk menekan potensi persebaran virus korona di gedung dewan. ‘’Pekerjaan administrasi terkait tanda tangan berkas atau diskusi tetap kami lakukan, supaya pekerjaan tetap terselesaikan,’’ sebutnya. (naz/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close