Demokrat Perizinan, Empat Fraksi Anggaran

34
NYENYAK: Salah seorang undangan tertidur dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Pertanggungjawaban APBD 2018 Selasa (18/6).

MEJAYAN – Rumor negatif tentang perizinan di kabupaten ini menggelitik politisi partai Demokrat. Dalam pandangan umum fraksi tentang pertanggungjawaban APBD 2018 Selasa (18/6), juru bicara partai berlambang mercy ini mendesak percepatan pembangunan mal pelayanan publik. ‘’Kami mendesak segera direalisasikan untuk menepis rumor negatif tentang perizinan. Sekaligus menjadi ikon di Jatim wilayah barat,’’ pinta jubir fraksi Demokrat Slamet.

Empat fraksi lain di DPRD Kabupaten Madiun lainnya menyoroti membengkaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2018 yang melampaui periode sebelumnya. Keempatnya; Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (FKPS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI Perjuangan (PDIP), dan Gerindra.

Jubir PKB Miftahul Huda yang diberi kesempatan pertama mengungkit lonjakan signifikan sisa anggaran sekitar Rp 90 miliar. Dari hanya Rp 81,7 miliar pada 2017, menjadi Rp 172,2 miliar pada 2018. Di balik peningkatan tersebut, realisasi sejumlah pos belanja tidak tercapai dari target yang dicanangkan. Eksekutif diminta memberikan penjelasan. ‘’Apakah disebabkan efisiensi atau memang kurang di serapan anggaran?’’ katanya.

Partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang ini juga mengkritisi realisasi belanja modal Rp 291 miliar yang hanya 89,69 persen. Capaian itu dianggap tidak sejalan dengan realisasi belanja operasi sebesar 92,19 persen atau Rp 1,46 triliun. Juga belanja tak terduga yang hanya tercapai 40,15 persen dari dianggarkan Rp 2 miliar. ‘’Apakah karena perencanaan kurang matang atau regulasi,’’ lanjutnya.

Jubir FKPS Prita Savitri menduga ada faktor efisiensi pada sejumlah pos belanja. Akan tetapi, juga masih ada anggaran program dan kegiatan yang belum terserap.  Hingga memengaruhi besaran Silpa. Eksekutif diharapkan memerinci pos penyumbang Silpa terbesar dan penyebabnya. Permintaan serupa juga dilayangkan Sarwo Edi. ‘’Silpa Rp 172 miliar, pos mana yang paling tinggi?’’ tanya pelapor sekaligus ketua fraksi PDIP tersebut.

Kenaikan tipis pos pendapatan Rp 1,82 triliun dari perencanaan Rp 1,81 triliun diapresiasi FKPS, PKB, dan PDIP. Dengan sumber peningkatan signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 103,4 persen dari target Rp 211,6 miliar. Kendati demikian, capaian itu tidak luput dari kritik. Sarwo Edi, misalnya, yang meminta pemaparan detail peningkatan tersebut. Pihaknya berharap sumbernya karena eksekutif berinovasi atau membuat terobosan. ‘’Kalau sekadar  optimaliasi dari yang sudah ada seperti peningkatan tarif ya sama saja membenani rakyat,’’ tegasnya.

Lely Hardyarini pelapor sekaligus ketua fraksi Gerindra meminta penjelasan kendala dan hambatan atas lain-lain pendapatan yang sah. Realisasinya baru Rp 59,8 miliar dari perencanaan Rp 61,3 miliar. ‘’Masih ada kewajiban atau utang yang timbul dari pemkab per 31 Desember 2018 sebesar Rp 15,2 miliar. ‘’Mohon penjelasan apa saja kewajiban itu,’’ kata Lely.

Terpisah, Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, pertanyaan, kritik, dan masukan legislatif bakal dirumuskan jawabannya oleh organisasi perangkat daerah terkait. ‘’Kami sampaikan pada agenda rapat selanjutnya Jumat nanti (21/6),’’ katanya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here