Data Pengangguran Terbuka Membingungkan

14

MADIUN – Data angka pengangguran terbuka di Kota Madiun menjadi catatan strategis laporan tim panitia khusus (pansus) LKPj wali kota tahun 2018. Karena terdapat perbedaan data realisasi antara pemkot dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam rapat pansus dengan agenda pembahasan perubahan LKPj 2018 pada Senin (8/4) lalu, dinas tenaga kerja (disnaker) menyatakan bahwa angka pengangguran terbuka menunjukkan penurunan drastis. Dari realisasi pada 2017 sekitar 4,68 persen, turun menjadi 0,81 persen pada 2018. ’’Saya menangkap ini ada menu yang salah dalam memasukkan pada data survei itu,’’ kata anggota Pansus LKPj wali kota tahun 2018, Marsidi Rosyid kemarin (10/4).

Karena, kata dia, data angka pengangguran terbuka mencapai 0,81 persen itu tidak realistis. Sebab, bagaimanapun dalam mengolah data kalau seandainya input data itu salah, hasilnya juga akan keliru. ’’Apalagi survei dilakukan oleh tingkat kelurahan. Sehingga, bisa saja data yang dimasukkan sesuai dengan menu dari disnaker itu salah memasukkan,’’ ujar Marsidi.

Sebaliknya, politikus PKB itu berpendapat bahwa data dari BPS mengenai angka pengangguran terbuka yang hanya 3,85 persen lebih realitis. Karena dari angka realisasi sebelumnya sekitar 4,68 persen, pemkot justru menargetkan sekitar 5,55 persen pada 2018. ’’Seharusnya kalau dulu realisasinya 4,68 persen (2017), semestinya target angka pengangguran terbuka (2018) paling tidak sama atau berkurang,’’ ungkap Marsidi.

Selain itu, Marsidi menambahkan jika data dalam dokumen LKPj tersebut tidak disajikan secara rinci tentang jenis TPT. ’’Ketidakjelasan data ini tentu akan menyulitkan dalam penentuan kelompok sasaran program maupun kegiatan yang efektif untuk penurunan TPT,’’ ujarnya.

Sementara berdasar catatan BPS, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Madiun mencapai 4,26 persen pada 2017. Dan, 3,85 persen pada 2018. Menanggapi hal tersebut, kepala disnaker Suyoto Harjo Wiyono menyebutkan bahwa metode survei yang dilakukan oleh pihaknya dengan BPS memang berbeda.

Disnaker, lanjutnya, menggunakan metode verifikasi dan validasi yang dijalankan sampai ke tingkat rukun tetangga (RT). Metodenya dengan turun langsung melakukan pencatatan yang dilengkapi data by name by address. Sementara BPS menerapkan metode survei. ’’Mereka (BPS) tidak ada data by name by address-nya. Berbeda kalau kami itu verifikasi dan validasi sampai ke tingkat kelurahan, bahkan RT. Dan, data kami valid. Karena ditandatangani langsung oleh Lurah,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin.

Suyoto menjelaskan verifikasi angka pengangguran oleh disnaker dilakukan mulai Januari–Agustus 2018. Hasilnya kemudian dimasukkan dalam LKPj wali kota. Kendati demikian, Suyoto mengaku coba bersikap diplomatis atas perbedaan data angka pengangguran itu antara pihaknya dengan BPS.

Sebab, menurut dia, data yang pihaknya keluarkan itu sudah sesuai potret fakta di lapangan. Terlebih proses verifikasi angkat TPT tersebut sudah dilakukan sejak 2016 lalu. Sejak itulah, data TPT antara disnaker dengan BPS selalu berbeda. ’’Yang kami laporkan dalam LKPj, ya data hasil kami melakukan verifikasi dan validasi itu. Saya mempersilahkan saja, mau data mana yang dipakai. Yang jelas kami ada datanya,’’ terang mantan kepala dinas pendidikan itu. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here