Data Penderita DBD di Ponorogo Simpang Siur

53

PONOROGO – Warga semakin resah di tengah mewabahnya serangan demam berdarah dengue (DBD) di Ponorogo. Sebab selain waswas digigit nyamuk Aedes aegypti, juga beredar banyak versi data penderita DBD yang simpang siur. Kondisi ini memancing warga berspekulasi ada sesuatu yang dirahasikan.

Lantai II Gedung Terpadu Pemkab Ponorogo jadi sorotan. Itu setelah perwakilan seluruh rumah sakit di daerah setempat berkumpul di Ruang Trunojoyo gedung tersebut, Senin (4/2) lalu. Semula pintu terbuka separo di ruang dinas kesehatan (dinkes) itu. Tidak ada yang tahu agenda pasti dari pertemuan tertutup itu.

Tepat pukul 13.12 pintu malah ditutup rapat. Dari tirai jendela yang sedikit terbuka Kepala Dinkes Ponorogo drg Rahayu Kusdarini jadi pembicara. Didampingi beberapa anak buahnya. Sekitar 45 menit kemudian, satu per satu peserta rapat keluar. Semua bungkam. Buru-buru masuk lift.

Irin – sapaan akrab Rahayu Kusdarini – menyebut pertemuan tersebut membahas validasi data pasien DBD. Tujuannya, mengetahui jumlah pasti penederita DBD. Terutama setelah Ponorogo ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) DBD. ‘’Kami kumpulkan seluruh perwakilan rumah sakit untuk validasi data,’’ katanya.

Dia membeberkan hasil validasi dari seluruh rumah sakit dan puskesmas selama Januari ada 248 pasien DBD. Dari jumlah total itu lima pasien meninggal dunia. ‘’Itu data hasil validasi. Data tersebut dari rumah sakit langsung. Tentunya kami tidak mungkin memiliki versi data sendiri,’’ ujarnya.

Angka tersebut beda jauh dari fakta di lapangan. Data terakhir dari lima rumah sakit terdapat 973 pasien DBD sepanjang Januari tahun ini. Perinciannya, RSUD dr Harjono ada 347 pasien, RSU Aisyiyah ada 260 pasien, RSU Muhammadiyah 116 pasien, RSU Darmayu 68 pasien dan RSU Muslimat 182 pasien. Dari total tersebut sembilan pasien meninggal dunia.

Menurut Irin, perbedaan data tersebut lumrah. Dia menjelaskan data yang masuk ke pihaknya merupakan data pasien dengue head fever (DHF) dan dengue shock syndrome (DSS). Itu merujuk surat edaran Dinkes Jatim per 24 Januari 2019. ‘’Jadi kriteria yang kami laporkan harus sesuai petunjuk isi surat tersebut,’’ dalihnya.

Irin menjelaskan berdasarkan surat tersebut kriteria penderita DBD yaitu demam 2-7 hari yang timbul mendadak, tinggi, dan terus menerus, adanya manifestasi, trombosit sama dengan atau dibawah 100 ribu/mm3, dan adanya kebocoran plasma. ‘’Pada intinya rumah sakit mengungkapkan data itu karena kepentingan klinis, kami harus sesuai dengan petunjuk dari provinsi,’’ ungkapnya.

Dia menyebut data rumah sakit merupakan pasien dengan semua kriteria DBD. Mulai demam dengue (DD), DHF, hingga DSS. Padahal jika merujuk surat tersebut hanya pasien DHF dan DSS yang dapat dinyatakan positif DBD. ‘’Tidak salah juga rumah sakit, karena itu berkaitan dengan klinis penanganan dan perawatan,’’ sambungnya.

Terkait penanganan KLB DBD, dia mengungkap pencegahan dilakukan dengan cara luar biasa pula. Salah satunya fogging masal mulai Sabtu lalu (2/2) di 17 kecamatan yang disinyalir sebagai wilayah endemis. Untuk mendukung pencegahan luar biasa tersebut pihaknya menambah alat fogging. Dari lima unit ditambah pengadaan 10 unit alat fogging baru. Pun bantuan dari Dinkes Jatim berupa ultralow volume (ULV). ‘’Dari situ kami harapkan bulan Februari ini KLB DBD berakhir,’’ ucapnya. (mg7/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here