Data Pemilih Ganda Bikin KPU Kalang Kabut 

66

MADIUN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun sempat kalang kabut. Penyebabnya,  dari 573.070 jiwa di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 terdapat puluhan ribu pemilih terindikasi ganda berdasarkan temuan dan rekomendasi badan pengawas pemilu (bawaslu).

Panitia pemilihan kecamatan (PPK) pun dikerahkan untuk memverifikasi ulang data dari bawaslu dan partai politik (parpol) pusat tersebut. Belakangan, hanya ratusan yang dipastikan ganda. ‘’Ternyata, hanya 237 pemilih ganda yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat, Red),’’ kata Ketua KPU Kabupaten Madiun Anwar Soleh Azarkoni, Kamis (13/9).

Sebelumnya, KPU RI menerima rekomendasi dari parpol dan bawaslu pusat atas dugaan pemilih ganda di DPT Kabupaten Madiun. Perinciannya, bawaslu merekom 285 pemilih. Sedangkan parpol 27.840 pemilih. Puluhan ribu pemilih itu diduga tidak sah dengan tiga indikator.

Yakni, ada kesamaan pada nomor induk kependudukan (NIK), nama, dan tempat tanggal lahir. Data bermasalah tersebut lantas diteruskan ke KPU Kabupaten Madiun untuk dipastikan kebenarannya. ‘’Kami diminta menyempurnakan DPT yang ditetapkan akhir Agustus lalu,’’ ujarnya.

Anwar menjelaskan, rekapitulasi daftar pemilih dobel tersebut lantas dikirimkan ke 15 PPK dan PPS sesuai alamat. Mereka berkoordinasi dengan panwascam selama proses pencermatan. Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pun dilibatkan untuk proses verifikasi faktual lantaran basis data ada di desa.

Dia menyebut, ada dua jenis pemilih ganda. Yakni, identik dan tidak identik. ‘’Kalau identik sudah bisa dipastikan TMS, karena satu orang pemilih ya harus terdaftar satu,’’ urainya.

Hasil verifikasi PPK itu diplenokan di sekretariat KPU Kabupaten Madiun kemarin. Selain bawaslu setempat, hadir pula perwakilan parpol dalam pertemuan yang juga rekapitulasi DPT hasil perubahan (DPTHP).

Dalam pleno tersebut terkuak ada 19.696 laporan parpol pemilih ganda di Kecamatan Dolopo. Namun, berdasar hasil verifikasi, didapati nol. Kasus serupa terjadi di Kecamatan Madiun dengan 3.337 dugaan pemilih ganda.

Anwar sempat meminta penjelasan ke PPK dua wilayah tersebut terkait tidak ada satu pun dari ribuan yang dinyatakan ganda. ‘’Ternyata memang tidak ditemukan ganda identik,’’ ungkapnya sambil menyebut pihaknya juga melakukan pencermatan dan ditemukan 53 pemilih TMS.

Anwar tidak tahu ada temuan hingga puluhan ribu yang setelah dicek ternyata tidak benar itu. Berdasar komunikasi dengan PPK yang memverifikasi, sebatas ganda tidak identik. Misalnya, nama dan tempat tanggal lahir sama, namun berbeda NIK-nya. Itu sangat memungkinkan karena umumnya nama orang Jawa zaman dulu hanya terdiri satu kata. ‘’Kemungkinan lainnya salah input,’’ sebutnya.

Dia menambahkan, 237 pemilih yang dinyatakan TMS itu langsung dicoret bersamaan penentuan DPTHP. Sehingga, terkoreksi jadi 572.833 pemilih. Jumlah ratusan ribu pemilih tersebut bakal dilaporkan ke KPU RI. ‘’Perubahan ini dimungkinkan terus terjadi sampai menjelang pemungutan suara tahun depan,’’ tutur Anwar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar menyebut masalah pemilih ganda sudah klir. Pihaknya tidak menyoal bila ternyata hanya 154 dari 285 rekom yang dinyatakan TMS. Hasil itu diyakini valid lantaran panwascam turut mendampingi PPK selama proses verifikasi. ‘’Data ganda harus dihapus, karena bisa dimanipulasi,’’ ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, persoalan yang perlu diantisipasi adalah fluktuasi daftar para pemilih di DPTHP. Perubahan itu karena meninggal dunia, pindah domisili, dan pergantian status. Panwascam dan panitia pengawas lapangan (PPL) diminta meng-update data perubahan tersebut sepekan sekali. ‘’Hasilnya bakal dikomunikasikan dengan KPU sebelum kami keluarkan rekomendasi,’’ tandasnya. (cor/c1/sat)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here