Dapil I Ngawi Rawan Politik Uang

210

NGAWI – Praktik politik uang masih menjadi ancaman nyata dalam Pemilu 2019. Lebih parahnya, Ngawi masuk dalam zona merah praktik tersebut berdasar indeks kerawanan pemilu (IKP) Bawaslu Jatim. Tanpa kecuali di daerah pemilihan (dapil) I. Meliputi Ngawi, Pitu, dan Kasreman. ‘’Berdasar hasil survei kami, tingkat kewajaran itu (politik uang, Red) mencapai sekitar 35 persen dari total pemilih,’’ kata pengamat politik Ngawi Agus Muhammad Fathoni kepada Radar Ngawi kemarin (26/1).

Sesuai hasil survei, terdapat sekitar 107 ribu pemilih di dapil I. Dari jumlah itu, sekitar 35 ribu pemilih menganggap wajar terjadi praktik bagi-bagi uang sebelum tahap pemungutan suara. Persentasenya sekitar 30 persen di Ngawi, 34 persen di Kasreman, dan 36 persen di Pitu. ‘’Jika pemilu dilaksanakan saat ini, yang menganggap wajar adanya politik uang sebanyak itu,’’ kata Atong, sapaan akrabnya.

Atong menjabarkan, dari sekitar 35 ribu pemilih itu terbagi dalam empat karakter. Seperti menerima pemberian uang dari semua caleg, tapi tetap memilih sesuai hati nuraninya. Lalu, menerima semua uang dari caleg, tapi hanya memilih yang dia kenal. ‘’Entah itu yang dikenal baik atau sekadar kenal. Itu yang belum diketahui,’’ ujarnya.

Karakter lainnya adalah pemilih yang menerima semua uang pemberian caleg tapi tidak memilih semua. Menurut Atong, pemilih dengan karakter seperti ini bisa membuat caleg gagal melenggang ke parlemen kendati sudah keluar modal banyak. Di samping itu, ada karakter pemilih yang akan memilih caleg dengan pemberian uang terbesar. ‘’Untuk jumlah yang terakhir ini paling kecil persentasenya jika dibandingkan dengan yang lain,’’ tuturnya.

Dengan adanya hasil survei itu, Atong memprediksi bakal terjadi persaingan perebutan suara dengan media uang di dapil I. Sebab, jumlah swing voters atau pemilih mengambang di wilayah Ngawi, Kasreman, dan Pitu cukup tinggi. (tif/c1/her)