Dana Bencana Dibujet Rp 4 miliar

86

MADIUN – Bujet pemulihan bencana banjir Kabupaten Madiun terbatas. Total dana yang teralokasi pada APBD 2019 sebesar Rp 4 miliar. Terdiri dari dua sumber yakni pos belanja tidak terduga dan bantuan sosial (bansos). Cukupkah mengakomodir dampak banjir yang menerjang puluhan desa di delapan kecamatan? ‘’Belum bisa mengasumsikan dana ini kurang atau sudah cukup,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Rori Priambodo.

Rori menyebut nominal belanja tidak terduga Rp 3 miliar dan bansos tidak terduga Rp 1 miliar. Penggunaannya berpedoman pada surat keputusan (SK) bupati tentang masa tanggap darurat selama dua pekan dimulai Kamis lalu (6/3). Meski isinya mengisyaratkan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan kegiatan pasca-banjir. Namun, pencairannya tetap disesuaikan kebutuhan. Serta telah mendapatkan persetujuan bupati. ‘’Belum tentu semuanya terpakai karena menyesuaikan keuangan daerah dan prioritas,’’ ujarnya.

Selain itu, bergantung urgensi dari perencanaan yang diajukan organisasi perangkat daerah (OPD). Misalnya, pembenahan sementara kerusakan infrastruktur jembatan dan beberapa titik jalan. Nantinya ada telaah menentukan skala prioritas yang harus didahulukan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR). Contoh lainnya, pengadaan salep untuk mengobati penyakit gatal-gatal warga terdampak banjir. Jumlah unit obat yang bakal disediakan dinas kesehatan akan ditentukan. ‘’Nantinya akan ada semacam rakor (rapat koordinasi, Red) antar leading sector,’’ ucap Rori.

Sejauh ini, belum ada OPD yang mengajukan usulan kegiatan penggunaan dana tidak terduga ke BPKAD. Rori berharap itu segera memulai. Meski tempo tanggap darurat berlangsung hingga 19 Maret. Semakin cepat diusulkan, persiapan dan pelaksanaan bisa lebih longgar. Usulan kegiatan yang diajukan segera bisa disesuaikan dengan pos anggaran dan peruntukan. Misalnya, bansos tidak terduga yang penggunaannya bukan kegiatan fisik, melainkan perorangan. ‘’Kami harap dinas bisa merespons cepat dengan data yang detail untuk penelaahan,’’ pintanya.

Tidak menutup kemungkinan, ada bantuan dari pemprov atau pusat. Rori mencoba berkomunikasi untuk mewujudkannya. Bila dipenuhi, nantinya dana dialokasikan kegiatan lain yang belum terakomodasi APBD. Pencatatan penggunaan dana itu tidak boleh sama dengan yang didanai pemkab. ‘’Atau bisa sharing,’’ ucapnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here