CPNS Ponorogo: Formasi Guru Paling Banyak Pendaftar

193

PONOROGO – Persaingan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)  di Ponorogo bakal sengit. Indikasinya, jumlah pendaftar empat kali lebih banyak dibanding formasi yang dibuka. Nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) para pendaftar juga bersaing. ‘’Yang cum laude banyak. Tapi, pendaftar dengan IPK 2,75 lebih banyak lagi,’’ kata Sekdakab Ponorogo Agus Pramono, Minggu (7/10).

Berdasar data badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah (BKPPD) setempat, hingga kemarin jumlah pendaftar sekitar 1.400 orang. Sementara, kuotanya hanya 356 formasi. Artinya, angka keketatan untuk bisa diterima melalui seleksi sistem computer based test (CBT) sangat tinggi. Khususnya, formasi guru.

Agus memastikan pemkab sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar untuk pelaksanaan seleksi CPNS. Dana itu bersumber dari APBD 2018 Rp 550 juta dan Rp 990 juta di perubahan anggaran keuangan (PAK) 2018. Dia yakin mampu meng-cover seluruh tahapan seleksi CPNS. ‘’Saya yakin cukup,’’ ujarnya.

Namun, dia tak menampik jumlah pendaftar masih jauh dari perkiraan. Dia menduga penyebabnya persyaratan yang banyak. Belum lagi, proses untuk mendapat akun tergolong sulit. ‘’Sampai sekarang ada warga Madiun yang belum bisa registrasi. Kalau bisa waktu untuk mendaftar (secara online) harus diatur karena memang pendaftarnya banyak,’’ pintanya.

Di sisi lain, pemkab tengah mengupayakan ketentuan syarat administrasi pendaftar CPNS. Karena ada sekitar 200 orang yang mendaftarkan diri masih berkutat dengan persoalan syarat akreditasi kampus mereka. ‘’Ini perlu kearifan. Tapi, kalau itu sudah menyangkut sesuatu yang prinsip seperti ijazah, sudah kami cut,’’ tegasnya.

Kepala BKPPD Ponorogo Winarko Arief Tjahjono mengatakan proses verifikasi kelengkapan syarat pendaftar sedang berjalan. Progresnya sudah mencapai 50 persen atau sekitar 700 berkas administrasi pendaftaran diverifikasi. ‘’Setelah hasil verifikasi selesai, kami laporkan ke pemerintah pusat. Selanjutnya, mereka yang mengumumkannya,’’ jelasnya.

Menurut Winarko, proses verifikasi administrasi melibatkan 15 orang. Terdiri pegawai BKPPD dan dinas Kominfo. Setelah proses itu selesai, hasil seleksi administrasi bakal diumumkan 21 Oktober mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) digelar mulai 26 Oktober—17 November di Wisma Haji, Kota Madiun. Kemudian dilanjutkan proses seleksi kompetensi bidang (SKB) pada 22—28 November.  (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here