CPNS Ponorogo: 276 Honorer K-2 Tak Memenuhi Syarat  

430

PONOROGO – Pemerintah pusat memastikan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkab Ponorogo klir. Sebelumnya, pemkab sempat ragu dengan jatah rekrutmen CPNS 2018. Pasalnya, dari 356 formasi terselip kuota untuk Pemkab Pacitan. ‘’Sebagian untuk tenaga honorer kategori dua (K-2),’’ kata Sekdakab Ponorogo Agus Pramono kemarin (16/9).

Saat ini, total ada 326 tenaga honorer K-2 di Pemkab Ponorogo. Namun, hanya sekitar 50 orang yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS. Dengan demikian, 276 lainnya harus ngaplo karena tidak memenuhi syarat (TMS). ‘’Karena usia (peserta tes penerimaan CPNS) dibatasi maksimal 35 tahun,’’ ujarnya.

Agus juga meminta tenaga honorer K-2 yang TMS tidak putus asa. Sebab, pemerintah pusat saat ini sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang mengakomodir tenaga honorer di atas usia 35 tahun. ‘’Kemungkinan nanti mereka akan diakomodir (menjadi) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),’’ ungkapnya.

Dari kuota formasi CPNS tersebut, kemudian diplot untuk memenuhi tiga posisi yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) paling banyak saat ini. Salah satunya tenaga kependidikan sekitar 50 persen. Kemudian, dua pertiganya untuk tenaga kesehatan dan sisanya tenaga teknis.

Agus menambahkan, sesuai target Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pendaftaran dimulai Rabu mendatang (19/9). Hanya, keputusan itu belum final. Sebab, hasil rapat dengan Pemprov Jatim beberapa waktu lalu masih terdapat perbedaan persepsi. ‘’Kemungkinan akan diundur 24 September. Sedangkan, pelaksanaannya di Wisma Haji Kota Madiun,’’ jelasnya.

Untuk mekanisme anggarannya, Agus menyebut kemungkinan menerapkan sistem sharing. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) di lingkup Bakorwil I Madiun. ‘’Ini sedang kami pastikan besaran yang menjadi tanggungan (pembiayaan) Pemkab Ponorogo,’’ tuturnya.

Meski begitu, pemkab tidak terlalu khawatir. Sebab, setiap tahun dialokasikan anggaran untuk rekrutmen CPNS meski pemerintah pusat masih memberlalukan moratorium. Bahkan, tahun ini telah dialokasikan di APBD induk sebesar Rp 600 juta. Pemkab berharap tahun ini dana tersebut bisa diserap sesuai perencanaan.

Selain itu, Agus mengungkapkan dari hasil rapat koordinasi dengan BKD Jatim juga diketahui pihak panitia hanya akan menyediakan sekitar 400 unit komputer untuk pelaksanaan tes CPNS. Dengan demikian, mekanisme tes bakal dilakukan bergelombang. ‘’Materinya terkait kemampuan dasar dan bidang,’’ bebernya.

Dalam rekrutmen kali ini, pemkab hanya akan melakukan seleksi administrasi. Pelaksanaan tes seluruhnya di-handle pemerintah pusat. Untuk itu, pemkab bakal menggunakan sistem verifikasi langsung. Sehingga, prosesnya transparan dan cepat selesai. ‘’Biar masyarakat tidak merasa dirugikan. Utamanya jangan sampai ada (temuan masalah) ijazah palsu dan sebagainya,’’ terangnya.

Kemungkinan pemkab bakal menerapkan batas minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) bagi calon pendaftar CPNS, menurut Agus, masih dipertimbangkan. Kendati di beberapa formasi bidang tertentu mensyaratkan batas IPK minimal. ‘’Yang jelas, kewajiban kami untuk mengakomodir itu ada. Termasuk bagi calon pendaftar dari kalangan disabilitas,’’ jelasnya. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here