CPNS Kota Madiun: Pemkot Sediakan Formasi Dua Penyandang Disabilitas

53

MADIUN – Formasi penyandang disabilitas tak laku-laku. Hingga Jumat malam (5/10) pukul 22.30, belum ada satu pun pendaftar di posisi CPNS khusus penyandang disabilitas. Kendati sudah ada ratusan pendaftar untuk jalur umum dan cum laude. Padahal, pemkot sudah menetapkan syarat yang diklaim tidak memberatkan bagi para pelamar. ”Kami berharap penyandang disabilitas bisa memanfaatkan kesempatan ini (formasi CPNS khusus disabilitas, Red),’’ kata Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR).

Pemerintah menetapkan tiga jalur dalam seleksi CPNS tahun ini. Umum, penyandang disabilitas, dan peraih cum laude. Jawa Pos Radar Madiun mencoba menelusuri kondisi terkini pendaftaran khusus penyandang disabilitas di Pemkot Madiun. Hingga Jumat malam lalu, masih nol pendaftar untuk dua posisi. Yakni, jabatan Pranata Komputer Terampil di bapenda serta Analis Kepegawaian Ahli Pertama di Bagian Umum Setda Kota Madiun. Beda nasib dengan formasi cum laude. Dari tujuh posisi, tiga sudah didaftar.

Terhitung Jumat pagi lalu, data yang masuk ke BKD mencatat sudah ada 694 pelamar yang mendaftarkan diri di seleksi CPNS Pemkot Madiun. Masih sepinya pendaftar di formasi khusus penyandang disabilitas pun mengundang tanya. Beratkah syarat yang dibebankan pemkot? SR tidak beranggapan demikian. ‘’Sama, untuk formasi umum dan khusus, saya tidak dalam kapasitas melihat berat atau tidak persyaratan itu. Hanya, yang terpenting harus tetap bisa aktif, batasannya tidak menggunakan kursi roda sebagai alat bantu,’’ ungkapnya.

Pemkot menetapkan sejumlah persyaratan di formasi khusus penyandang disabilitas. Persyaratan indeks prestasi kumulatif (IPK) dibebankan setara dengan umum: 3,00 dari skala total 4,00. Pelamar disyaratkan harus mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik. Selain itu, mampu melakukan tugas analisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran, serta berdiskusi. Persyaratan lainnya, mampu bergerak menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda. ‘’Kami berharap kesempatan ini (CPNS, Red) bisa dimanfaatkan,’’ ucap SR.

Kepala BKD Haris Rahmanudin menjelaskan jika berbagai persyaratan CPNS bagi penyandang disabilitas yang ditetapkan pemkot telah melalui persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pun, BKN mempunyai rambu yang harus dipatuhi dalam penetapan persyaratan CPNS oleh daerah. Salah satu indikator dari BKN adalah tidak terganggunya mobilitas si pelamar yang menyandang disabilitas. ‘’Supaya pekerjaannya kemudian tidak malah memberatkan kondisi penyandang disabilitasnya juga,’’ terangnya.

Pendaftaran CPNS diperpanjang hingga 15 Oktober mendatang. Haris berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan seleksi CPNS ini untuk mendaftar. Haris mendorong penyandang disabilitas untuk mendaftar. ‘’Kami tetap harus mengingatkan kepada pelamar untuk memperhatikan persyaratan dengan detail. Karena data yang sudah diinput tidak dapat ditarik kembali. Begitu pula pilihan formasi yang didaftar,’’ pungkasnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here