CPNS 2018: Syarat IPK 3,00 Dinilai Memberatkan

1427

MADIUN – Suara sumbang menyeruak seiring kebijakan pemkot menerapkan syarat indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 pada CPNS tahun ini. Mulai wakil rakyat hingga akademisi menyayangkan kebijakan tersebut. Menurut mereka, penetapan persyaratan IPK 3,00 terlalu tinggi. Hingga dipandang tidak pro masyarakat Kota Karismatik. ’’Syarat IPK 3,00 itu terlalu memberatkan. Kenapa tidak memberi ruang yang lebih karena CPNS ini satu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat,’’ kata Ketua DPRD Istono.

Istono mengaku terkejut atas keputusan menetapkan IPK 3,00 sebagai syarat melamar 174 posisi di pemkot. Dia berani menyebut keputusan tersebut kurang pro terhadap masyarakat. Sekalipun Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) menilai IPK 3,00 merupakan perkara enteng bagi warga setempat. Istono berseberangan pendapat dengan koleganya itu. Idealnya, kata dia, persyaratan IPK tidak lebih dari 2,75. ’’Banyak yang berkeinginan mendaftar CPNS. Mereka juga perlu diakomodir. IPK 2,75 itu lebih proporsional,’’ ujarnya.

Menurut Istono, IPK 3,00 terlampau tinggi untuk warga Kota Karismatik. Dia punya alasan tersendiri. Menurutnya, IPK 3,00 tidak bisa dipukul rata untuk semua jurusan. Ilmu eksak seperti teknik contohnya. Menurut dia, cukup sulit bagi seseorang untuk mengejar IPK 3,00 di jurusan tersebut. Apalagi, ketika sudah mengacu swasta dan negeri.

’’Bagaimana yang lulusan-lulusan ilmu eksak. Tentu tidak bisa disamaratakan,’’ sebut Istono. ‘’Toh, mereka akan terseleksi lewat sistem yang sama. Jadi, tidak mengurangi output yang diharapkan,’’ imbuhnya.

Seharusnya, pemkot bisa lebih bijak menetapkan persyaratan IPK. Setidaknya, kata Istono, rambu-rambu dari Kemen PAN-RB sudah jelas. Bahwa, instansi wajib untuk tidak menetapkan persyaratan yang terlampau berat. Alih-alih memberatkan, instansi wajib menetapkan persyaratan secara arif. Istono berharap kebijakan tersebut direvisi. Dia khawatir muncul penolakan dari masyarakat. ‘’Bahkan, pemerintah pusat saja berani bersikap terhadap protes guru honorer. Apa daerah harus menunggu diprotes dulu,’’ tanya balik dia.

Di mata akademisi, IPK tidak serta merta menjadi penjamin kesuksesan seleksi CPNS. Rektor Universitas PGRI Madiun (Unipma) Parji menyebut bahwa IPK saat ini sudah tidak terlalu relevan sebagai indikator kualitas sumber daya manusia (SDM). Dia mengklaim hasil salah satu riset yang menyebut IPK seseorang tidak lebih penting dibandingkan soft skill dan attitude mereka. ’’Kualitas SDM lebih ditentukan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir analitis, atau sikap dan kepribadian mereka,’’ beber Parji.

Menurut Parji, butuh kearifan daerah dalam menetapkan persyaratan IPK. Dia menakar persyaratan yang lebih bersahabat untuk warga Kota Karismatik adalah 2,75 hingga 2,80. Parji memahami jika keputusan SR menetapkan IPK 3,00 lantaran ingin SDM yang dihasilkan dari seleksi CPNS merupakan figur ASN yang benar-benar berkualitas. Namun, menurut Parji, mematok syarat tinggi bukan satu-satunya jalan.

Menurutnya, penyaringan menggunakan sistem computer assisted test (CAT) mampu menghasilkan output seperti yang diharapkan SR. ‘’Tetap saja, sebanyak apa pun yang melamar, nanti akan disaring melalui sistem CAT itu. Jadi, lebih baik mengakomodir sebanyak-banyaknya, karena penentunya tetaplah hasil tes,’’ jelasnya.

Penjabat Sekda Rusdiyanto buka suara mengenai kebijakan tersebut. Dia mengklaim persyaratan IPK 3,00 itu telah didasarkan pada banyak pertimbangan. Rusdiyanto sepakat dengan SR bahwa sistem remunerasi yang telah diterapkan menjadi nilai plus di mata para pelamar. Dengan berbagai fasilitas yang diberikan pemkot, menurutnya tidak berlebihan jika pemkot menerapkan standar yang sesuai.

Kedua, jika alasannya adalah untuk mengakomodir semakin banyak pelamar, dampaknya justru malah memberatkan pemerintah. ’’Kalau yang diinginkan adalah mengakomodir semakin banyak pelamar, kenapa tidak sekalian saja 2,50 supaya semakin banyak. Tapi imbasnya pada pelaksanaan,’’ ujarnya.

‘’Semakin banyak, itu memberatkan dari sisi penyelenggaraan. Toh, outputnya pasti pelamar yang memang terbukti baik secara akademik yang bisa lolos seleksi. Nah, kalau harapannya sama (output berkualitas, Red), kenapa harus ambil opsi yang susah,’’ ungkap Rusdiyanto. (naz/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here