Coret Caleg Tak Setor LPPDK

50

MADIUN – Fokus para peserta pemilu 2019 terbelah. Selain harus mengawal proses penghitungan suara, mereka juga disibukkan dengan menggarap laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Sebab, apabila terlambat akan ada sanksi yang menanti.

Komisioner KPU Kota Madiun Sukamto mengatakan, potensi pelanggaran paling riskan pada tahap ini. Sebab, bila caleg maupun peserta pemilu tersebut dinyatakan terpilih, namun tidak menyampaikan LPPDK, maka dia terancam tidak akan dilantik. ’’Nanti parpol yang bertanggung jawab mengirimkan laporan ke KPU,’’ katanya kepada Radar Madiun kemarin (23/4).

Selanjutnya, data laporan dari parpol itu nanti akan dibandingkan antara angka yang dilaporkan dengan fakta di lapangan. Hal ini terkait tentang jumlah kegiatan kampanye, bahan kampanye dan alat peraga yang dicetak, termasuk yang terpasang.

Sesuai jadwal, batas akhir pengiriman LPPDK maksimal pada 1 Mei 2019. Meski masih ada waktu sekitar satu pekan, namun parpol tidak boleh meremehkan hal ini. Sebab, bila terlambat bisa berdampak fatal. ’’Caleg yang terpilih tidak akan ditetapkan,’’ ujarnya.

Diungkapkannya, LPPDK jelas berbeda dengan LADK maupun LPSDK. Karena ini merupakan bentuk laporan akhir peserta pemilu. ’’KPU sifatnya hanya mengumpulkan saja. KPU tidak punya kewenangan memeriksa isi LPPDK. Pemeriksaan terhadap isi LPPDK ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP),’’ jelasnya.

Sukamto menambahkan setelah parpol menyerahkan LPPDK pada 1 Mei mendatang, selanjutnya KPU melaporkannya ke KAP pada 2 Mei. ’’Satu parpol diaudit oleh satu KAP,’’ ungkapnya.

Untuk mengantisipasi adanya parpol yang tidak mengumpulkan LPPDK, maka KPU melakukan monitoring ke sejumlah parpol di Kota Madiun. Mengingat dari pengumpulan LADK dan LPSDK di Kota Karismatik, ada parpol yang terlambat mengumpulkan. ’’Intinya semua pengeluaran dan penerimaan saat masa kampanye lalu harus dilaporkan oleh peserta pemilu,’’ tegas Sukamto. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here