Coba Urai Pidato ”Politik” Mariono, Bawaslu Undang Pakar Bahasa

91

MADIUN – Daftar saksi perkara yang menjerat Mariono bakal bertambah panjang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun berniat minta keterangan pakar bahasa untuk mengusut dugaan politik praktis dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang dilakukan kepala Desa Dawuhan, Pilangkenceng, itu. Keterangan delapan saksi sebelumnya dinilai belum cukup.

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar, pakar bahasa diundang berdasar hasil rapat sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Keterangannya akan dijadikan bahan pengurai isi pidato Mariono kala menghadiri pertemuan seorang caleg DPR RI Dapil VIII Jawa Timur dengan kelompok wanita tani (KWT) desa setempat. Penggalan statemennya terdokumentasi video yang dijadikan barang bukti (BB) bawaslu. ‘’Kami minta menilai unsur pidatonya,’’ katanya kemarin (29/1).

Delapan saksi yang sudah diperiksa adalah tiga panitia pengawas lapangan (PPL) dan dua panitia pengawas kecamatan (panwascam). Juga ketua KWT desa dan kecamatan serta Mariono sendiri. Anwar menepis keterangan saksi ahli dibutuhkan lantaran terindikasi pelanggaran pidana pemilu belum kuat. Menurut dia, keterangan pakar lebih sebagai pelengkap untuk menjerat Mariono. Termasuk salah satu langkah menuntaskan pembahasan tahap dua sebelum dilimpahkan ke kepolisian. ‘’Jadwal undangan pakar bahasa Kamis besok (31/1),’’ ujarnya.

Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Madiun Akhorin Siswanto menambahkan, saksi ahli itu salah seorang akademisi Universitas PGRI Madiun (Unipma). Pemilihan pakar bergelar doktor itu berdasar rekomendasi polisi. Korps baju cokelat sudah sering bekerja sama dengan yang bersangkutan dalam beberapa kali penanganan kasus. Sehingga, bawaslu percaya saksi itu berkompeten. ‘’Kami koordinasi terus terkait waktu longgar saksi ahli. Meski belum pasti, tapi Kamis itu jadwal yang kami tetapkan,’’ katanya.

Akhorin mengamini pimpinannya, bahwa keterangan saksi ahli bukan berarti dugaan pelanggaran yang dialamatkan ke Mariono lemah. Keterangannya untuk menyesuaikan hasil penerjemahan pidato yang dilakukan lembaganya dengan pakar. Sebab, bawaslu tidak memiliki kompetensi. Di sisi lain, langkah memanggil saksi ahli hukumnya sunah. ‘’Peraturan bawaslu memperbolehkan bila memang diperlukan untuk mengusut dugaan pelanggaran,’’ ujarnya.

Dia mengklaim waktu masih memungkinkan terkait tempo pengusutan yang sudah mepet. Yakni, hampir 14 hari sejak diregistrasi 16 Januari lalu. Alasannya, berdasar hari kerja bukan kalender. ‘’Kami targetkan Jumat (1/2) sudah bisa dirapatplenokan dan berlanjut ke penyidikan polisi,’’ pungkasnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here