Pacitan

Capres 02 Dinistakan, Panen Padi Lapor Bawaslu

PACITAN  – Belasan anggota tim pemenangan calon presiden nomor 02 yang menamakan diri Pembela Aspirasi Indonesia Menang Prabowo Sandi (Panen Padi) mendatangi sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan kemarin (28/2). Mereka melaporkan dugaan penistaan terhadap calon presiden (capres) di salah satu media sosial WhatsApp Group (WAG). ‘’Aksi pertama ini untuk memperjuangkan marwah calon presiden nomor kosong dua, yang terindikasi dinistakan,’’ kata Heri Bahtiar, ketua Panen Padi Kabupaten Pacitan.

Menurut Heri, laporan tersebut ditujukan pada salah satu anggota WAG berinsial JHO yang mengunggah gambar dua kandidat presiden dan wakilnya. Namun dibelakang gambar pasangan nomor urut dua didapati ada tulisan: intoleransi, wahaby, perusak NKRI. Pun beberapa kalimat yang dianggap menyudutkan pasangan Prabowo-Sandi. ‘’Ini membuat kami mendidih. Tuduhan itu sangat merendahkan martabat kosong dua dan para pendukungnya,’’ tudingnya.

Tidak hanya pegunggah gambar, admin grup YUN turut dilaporkan. Mereka berpedoman Pasal 55 KUHP, pengurus grup dituding turut melaksanakan kejahatan tersebut. ‘’Ada banner digital dua pasang calon presiden kosong satu dan kosong dua. Yang kosong dua disebut intoleran perusak NKRI, dan dikomentari perusak Pancasila,’’ ungkapnya.

Heri berharap bawaslu segera menidaklanjuti laporan tersebut. Pun dia turut menekan netralitas lembaga tersebut dalam mengawasi semua tahapan pemilu. ‘’Kami minta bawaslu berdiri tegak di semua calon presdien, serta adil, justice for all,’’ desaknya.

Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Pacitan Samsul Arifin belum dapat memastikan jenis pelanggaran dari laporan tersebut. Pun dia ingin mempelajari lebih dulu sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Pun laporan tersebut belum diregister lantaran beberapa dokumen kurang lengkap. ‘’Belum fixed,  tapi secara prinsip apa pun laporannya kami tindak lanjuti,’’ janjinya.

Pihaknya berencana memanggil beberapa saksi, pelapor serta terlapor untuk dimintai keterangan. Proses pengkajian tersebut bakal memakan waktu 14 hari kerja. ‘’Kami belum bisa menyampaikan dugaan (jenis pelanggaran, Red), namun yang pasti ada indikasi pelanggaran pemilu,’’ ujarnya. (mg6/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close