NgawiPolitik

Caleg Ngawi Didominasi Lulusan SMA

NGAWI – Mayoritas background pendidikan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Ngawi rendah. Dari 458 caleg di daftar calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif  (Pileg) 2019, 279 caleg atau sekitar 60 persen hanya berijazah SMA. ‘’Sebenarnya kualifikasi pendidikan itu bukan yang utama, tapi itu penting karena menyangkut pengaruh pola pikir calon,’’ kata Samsul Hadi, salah seorang akademisi, Minggu (23/9).

Menurut Samsul, kualifikasi pendidikan memang bukan ukuran utama kompetensi untuk jadi anggota legislatif. Sebab, masih ada variabel lain yang perlu diperhatikan. ‘’Mungkin parpol sudah melihat dan mempertimbangkan calegnya dan menganggap mumpuni sekalipun berijazah SMA sederajat,’’ ujar ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamiyah KP Paron itu memilih positive thinking.

Namun, sisi akademis, kualifikasi pendidikan berpengaruh pada pola pikir caleg. Apalagi tugas legislator bukan sekadar wakil rakyat. Tapi juga membuat produk hukum berupa peraturan daerah melalui fungsi legislasinya. Sehingga, kata Samsul, sangat naif jika anggota DPRD Ngawi didominasi lulusan SMA. ‘’Tidak mungkin berharap banyak seandainya anggota dewan kita lulusan SMA sederajat,’’ tuturnya.

Samsul kurang yakin jika mereka jadi anggota DPRD mampu membuat produk hukum yang berkualitas. Memang, lanjut dia, dari sisi integritas masih bisa diharapkan meski hanya lulusan SMA. Samsul menduga  mereka sengaja memasukkan ijazah SMA kendati sudah S-1 atau bahkan S-2. Jika benar seperti itu, artinya ada ketidak-pede-an para caleg. ‘’Bagaimanapun seharusnya mereka menyerahkan ijazah terakhir, bukan yang terendah,’’ sarannya.

Kenyataan itu juga jadi peringatan bagi parpol. Kesannya, mereka kesulitan mencari kader berpendidikan tinggi. Atau minat masyarakat, khususnya yang berpendidikan tinggi untuk berpolitik semakin turun. Kemungkinan lain, sebuah kesengajaan elite parpol dengan motif atau tujuan tertentu. ‘’Tapi jika masyarakat tahu, tentu jadi sebuah kerugian bagi mereka (parpol, Red),’’ ujarnya.

Selain soal pendidikan, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ngawi itu juga menyorot banyaknya caleg perempuan berlatar belakang ibu rumah tangga (IRT). Total 30 caleg IRT. Dia menduga, itu sekadar menggugurkan kewajiban parpol untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen. ‘’Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang benar-benar berminat nyaleg,’’ ungkapnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi Syamsul Wathoni mengungkapkan data itu diambil dari ijazah yang disetorkan saat mendaftar. Dalam Undang-Undang 7/2017 disebutkan syarat minimal untuk mendaftar sebagai caleg berijazah SMA sederajat. ‘’Jadi, tidak masalah,’’ ujarnya.

Toni juga menyebut jumlah tersebut bukan riil. Sebab, sebagian di antara mereka sudah lulus S-1 atau bahkan S-2 tapi hanya menyetorkan ijazah SMA. Itu juga diperbolehkan dalam undang-undang. Begitu juga data lain. Misalnya status pekerjaan mahasiswa, bisa jadi mereka sudah lulus tapi kartu identitasnya belum diubah. ‘’Kalau melihat banyaknya variabel dalam data itu, menurut kami antusias masyarakat untuk terjun ke dunia politik (menjadi caleg) cukup tinggi,’’ pungkasnya. (tif/c1/sat)

 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close