NgawiPendidikan

Cabdindik Ketati Sistem PPDB 2019/2020

NGAWI – Kekhawatiran masih meliputi SMA/SMK negeri dalam menyambut penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019/2020. Kendati jumlah lulusan SMP sederajat di Ngawi pada tahun ajaran 2018/2019 terbilang tinggi. Pasalnya, sekolah negeri masih harus bersaing dengan swasta dalam menggaet calon murid baru, pertengahan Juni mendatang. ‘’Kekhawatiran itu sudah umum,’’ sebut Kacabdindik Jatim Wilayah Madiun Supardi, Selasa (14/5).

PPDB reguler di Bumi Orek-Orek bakal digelar 17-20 Juni mendatang. Secara umum, Supardi menyebut tidak banyak perubahan dalam sistem PPDB kali ini. Di tingkat SMA masih menggunakan sistem zonasi. Satu kabupaten, kata Supardi, dibagi dalam lima zona. Jumlah kecamatan di tiap zona bervariasi. Bahkan, satu sekolah bisa menggaet siswa dari lebih dari dua kecamatan.

Supardi lantas memberi contoh PPDB untuk SMAN 1 Karangjati dan SMAN 1 Kwadungan yang berada di zona I. Zona tersebut mencakup Kecamatan Karangjati, Padas, Bringin, Kasreman, Kwadungan, dan Pangkur. ‘’Tapi nanti jarak antara domisili calon murid baru dan sekolah yang didaftar tetap menjadi perhitungan utama,’’ jelasnya.

Berbeda dengan SMA, SMK punya aturan main sendiri. PPDB SMK tidak memberlakukan sistem zonasi. Supardi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan lantaran banyaknya jurusan yang ada di SMK. Lulusan SMP sederajat di Ngawi bebas mendaftar ke SMK mana yang diminati. ‘’Itu mengantisipasi kalau ada anak dengan minat jurusan tertentu, tapi jurusan tersebut tidak tersedia di SMK wilayah kecamatan tempat tinggalnya,’’ urai Supardi.

Sama seperti sebelumnya, PPDB SMA/SMK dilaksanakan secara online selama tiga hari dengan serangkaian prosedur. Meliputi pengambilan PIN serta latihan. Dalam pelaksanaan PPDB reguler, sekolah bisa menerima peserta didik baru sebanyak 90 persen dari total pagu yang tersedia. Selebihnya, dijatah untuk pendaftaran offline yang meliputi jalur prestasi, perpindahan tugas orang tua, inklusi, hingga keluarga tidak mampu. ‘’Sempat ada beberapa sekolah yang mengajukan penambahan rombel (rombongan belajar), tapi tidak kami izinkan,’’ bebernya.

Mengapa sekolah dilarang mengajukan penambahan rombel? Supardi menjelaskan, kasus tidak terpenuhinya pagu di sejumlah SMA/SMK negeri bukan lagi hal yang baru. Banyaknya satuan pendidikan swasta ikut andil dalam kasus tersebut. Pun, dengan keberadaan sekolah berbasis agama seperti madrasah. Supardi pun tak menampik, bahwa masih ada kekhawatiran dari sekolah negeri terhadap pemenuhan pagu mereka.

Namun demikian, Supardi optimistis PPDB kali ini dapat lebih memeratakan sebaran murid baru. Sebab, jumlah lulusan SMP sederajat terbilang tinggi. SMP negeri meluluskan 7.361 siswa. Belum termasuk SMP swasta. Sedangkan pagu yang tersedia di SMAN dan SMKN adalah 6.984. Sementara, lulusan MTs negeri tahun ini sebanyak 2.065 siswa, sedangkan empat MAN yang ada di Ngawi cuma menerima 860 siswa pada tahun lalu. ‘’Makanya diberlakukan sistem zonasi dan sekolah dilarang mengajukan usulan penambahan rombel,’’ tandasnya. (den/naz)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close