Ngawi

Byuh! Nekat Dugem di Masa Pandemi

Kanang Paksa Pengunjung Diskotek Ikut Rapid Test

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Ulah pengelola salah satu tempat hiburan malam (THM) di Ngawi ini membuat Bupati Budi ’’Kanang’’ Sulistyono geram. Bagaimana tidak, di tengah kasus Covid-19 yang semakin meroket, THM itu nekat beroperasi. ”Memprihatinkan sekali. Kami mati-matian menanggulangi korona, ada diskotek terbuka yang menyediakan miras (minuman keras, Red),” kata Kanang Kamis (1/10).

Pada Rabu malam (30/9), Kanang bersama kapolres memimpin langsung razia THM. Langkah itu dilakukan untuk memastikan warga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Namun, dia sempat dibikin jengkel dengan manajemen salah satu THM lantaran nekat menggelar kegiatan yang diharamkan di masa pandemi Covid-19. ”Saya mau cek lagi, apakah benar izin usahanya juga ada diskotek atau kelab malam,” ungkapnya.

Kanang meragukan THM tersebut mengantongi izin hiburan seperti diskotek. Apalagi, ada minuman keras yang diedarkan di tempat tersebut. ”Yang kami izinkan selama ini hanya resto tempat terbuka, tidak ada diskotek maupun kelab malam,” tegasnya. ‘’Nanti akan kami panggil pengelolanya untuk diklarifikasi. Kalau memang terbukti melanggar, terpaksa kami tutup,” imbuh Kanang.

Dalam razia malam itu pula Kanang bersama tim melihat langsung masih banyak warga yang abai prokes. Akibatnya, sebanyak 31 pengunjung THM tersebut diminta mengikuti rapid test. Meski hasilnya nonreaktif semua, dia meminta mereka mematuhi prokes. ”Kita tidak pernah tahu, siapa yang nonrekatif dan reaktif. Termasuk mereka yang berstatus OTG (orang tanpa gejala, Red) maupun positif,” ujarnya. (tif/c1/isd)

Rido: Kami Hanya Pelaksana

LONJAKAN kasus Covid-19 yang signifikan dalam sebulan terakhir disikapi dingin KPU Ngawi. Kendati sejumlah pihak khawatir bakal berdampak pada pelaksanaan Pilkada 2020. ”Pada prinsipnya kami hanya menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan KPU pusat,” kata Koordinator Divisi Teknis KPU Ngawi Aman Rido Hidayat Kamis (1/10).

Menurut Rido, dari sisi legalitas, ketentuan KPU pusat wajib dijalankan dalam kondisi apa pun. Sedangkan dari sisi teknis, pihaknya sudah berkoordinasi dengan satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 setempat.

‘’Prinsipnya, satgas tidak masalah dengan seluruh tahapan pilkada asalkan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan,’’ ujarnya. ”Kasus Covid-19 memang masih berpotensi bertambah. Tapi, semua kan bisa dianalisis, dan kembali lagi posisi kami di daerah hanya pelaksana, bukan pembuat kebijakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rido secara pribadi tidak menampik kemungkinan semakin banyak calon pemilih yang diisolasi akibat terpapar korona. Pun, hal itu menjadi tantangan, terutama bagi KPPS yang akan memungut suara di tempat isolasi. ”Lagi pula, kalau memang terjadi kondisi seperti itu, saya yakin KPU akan menyiapkan solusinya,” ungkapnya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close