Butuh Wisata Unik, Pemkab Madiun Terkendala Tiga Masalah Pelik

61
POTENSI: Pemandangan Waduk Widas, Saradan, sore hari. Pemkab Madiun terkendala tiga hal untuk menambah objek PAD dari sektor pariwisata.

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Upaya menambah objek wisata pengerek pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun jauh panggang dari api. Pemkab harus menciptakan magnet besar sebagai daya tarik pengunjung. Sebelum yakin menanamkan investasi untuk mendongkrak pendapatan dari selama ini yang hanya tiga destinasi. Yakni, Waduk Widas, Saradan; Wanawisata Grape, Wungu; dan Monumen Kresek, Wungu. ‘’Kami terkendala tiga hal,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun Yudi Hartono Kamis (22/8).

Menurut Yudi, keberadaan destinasi wisata potensial yang belum di bawah naungan lembaganya jadi kendala. Misalnya, Wanawisata Watu Rumpuk, Dagangan; dan Hutan Pinus Nongko Ijo, Kare, yang masing-masing dikelola pemerintah desa (pemdes) dan Perhutani. Persoalan itu bisa terurai dengan membuat memorandum of understanding (MoU). Kerja sama pengelolaan dengan sistem bagi hasil. ‘’Nantinya bisa diperdakan. Tapi, untuk ke sana tidak bisa serta merta,’’ ujarnya.

Pemkab belum bisa tune-in lantaran perlu membenahi infrastruktur jalan yang dipandang belum maksimal. Keberadaannya perlu ditingkatkan karena masih sebatas ramah untuk kendaraan roda dua. Padahal, target wisatawan luar daerah. Rata-rata rombongan keluarga menggunakan roda empat. ‘’Persoalan ini mulai dibenahi dinas terkait,’’ tuturnya.

Yudi menyebut, kendala terakhir adalah belum terkoneksinya jalur umum wisata dengan nasional. Kondisi itu membuat wisatawan luar daerah sulit masuk. Karakteristik wilayah kabupaten ini dengan lokasi wisata diakuinya berbeda dengan daerah lain. Misalnya, destinasi wisata Malang yang mudah dijangkau bus. ‘’Kami harus membuka konektivitas itu dulu. Setahap demi setahap karena concern membangun wisata baru dimulai saat ini,’’ bebernya.

Disinggung ”babat alas” memakan waktu hingga tahunan, Yudi menilai itu dinamis. Pelaksanaannya tidak bisa diukur target waktu tertentu. Bisa jadi dalam pelaksanaannya akan ada sokongan dari pemerintah pusat atau Pemprov Jawa Timur. Hingga mempermudah kerja pihaknya. Contohnya, Presiden RI Joko Widodo sedang menggalakkan program membuka unit ekonomi baru. Bisa jadi kebijakan itu akan dilinierkan daerah. ‘’Kalau misal, kendala di biaya, tidak juga. Mungkin pusat bisa bantu dengan DAK (dana alokasi khusus, Red),’’ tuturnya.

Menurut Yudi, kendala anggaran dalam menciptakan destinasi wisata sangat relatif. Artinya, bisa muncul biaya besar karena investasi yang dikeluarkan tinggi. Namun, biaya tinggi bisa ditekan seandainya wisata itu punya keunikan. ‘’Ini analogi kami dari melihat referensi wisata yang ada. Tidak menutup kemungkinan nantinya melakukan studi banding,’’ jelasnya.

Ditanya soal promosi wisata, Yudi menyebut sudah dijalankan. Lewat fasilitas pameran yang diselenggarakan organisasi perangkat daerah (OPD) daerah lain. ‘’Untuk promosi dilakukan secara terpadu,’’ pungkasnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here