Bupati Madiun Santai Tanggapi Lelang Lelet

21
LANJUT TAHUN INI: DPUPR Kabupaten Madiun melanjutkan proyek Padepokan Kampung Pesilat dengan pagu Rp 4,9 miliar.

MEJAYAN – Bupati Madiun Ahmad Dawami santai merespons leletnya proses lelang proyek sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kendati tidak memungkiri ada keterlambatan menjelang habisnya triwulan kedua 2019, orang nomor satu di kabupaten ini mengaku telah menyiasati masalah tersebut. ’’Memang sedikit terlambat karena bersamaan event, tapi sudah ada reskedulnya,’’ kata Kaji Mbing –sapaan akrab Ahmad Dawami kepada Radar Madiun Senin (10/6).

Kaji Mbing sesumbar masalah lelang bisa kembali normal bulan ini. Setelah selesainya pemilu serentak dan Ramadan. Organisasi perangkat daerah (OPD) pun telah jauh hari mengantisipasi jadwal lelang imbas pelaksanaan hajat besar tersebut. Perubahan tersebut telah mempertimbangkan aspek kecukupan waktu. Mulai tahap lelang hingga selesainya kegiatan di akhir tahun nanti. ’’Semua menjadi perhatian, secara global tidak hanya proyek kegiatan,’’ ujarnya.

Tercatat ada 88 paket pekerjaan konstruksi yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup). Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) tertinggi dengan 46 paket kegiatan. Alokasi terbesarnya peningkatan Jalan Uteran-Batas Magetan senilai Rp 9,6 miliar dan peningkatan Jalan Ngepeh-Tulung Rp 7,7 miliar. Dinas kesehatan (dinkes) berada di bawahnya dengan 24 paket pekerjaan. Pembangunan Puskesmas Krebet senilai Rp 2,1 miliar adalah proyek berbiaya tertinggi.

Meski mencapai seratusan paket pekerjaan, namun dalam laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), baru puluhan paket masuk lelang. Seperti pekerjaan konstruksi dari dinas perhubungan (dishub) dan DPUPR. Pekerjaan OPD yang disebut pertama itu pengadaan tiang dan jaringan APJ dengan harga prakiraan sendiri (HPS) Rp 1,5 miliar. Masuk lelang 4 April dan selesai 20 hari kemudian. Sedangkan DPUPR pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Slampir.

Kinerja lambat lelang pengadaan barang dan jasa Pemkab Madiun juga menjadi atensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Komunikasi Rakyat (WKR). Lembaga itu memonitor laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) setempat dan menemukan baru belasan proyek yang ditayangkan ke publik dari total seratusan. Pantauan per akhir bulan lalu tersebut lebih didominasi proyek nonkonstruksi. ‘’Progres belum mencapai 50 persen di triwulan kedua,’’ kata Koordinator LSM WKR Budi Santoso.

Budi prihatin terhadap lambannya progres pengadaan barang dan jasa menginjak triwulan ketiga. Keterlambatan berpotensi merugikan pemkab. Mulai proses lelang rentan gagal. Sebab kecenderungan rekanan pelaksana bakal berpikir dua kali mendaftar dalam proyek besar dengan waktu sempit. Selain itu, lelang menjelang tutup tahun berisiko. Mutu dan kualitas pengerjaan rendah hingga gagal diselesaikan tepat waktu menjadi pertaruhan. ‘’Imbasnya tentu terjadi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran),’’ tuturnya. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here