Bupati Jamin GTT Tetap Boleh Mengajar

127

MAGETAN – Nasib para tenaga honorer K-2 pasca seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) rupanya masih belum jelas. Apalagi banyak yang tidak lolos passing grade. Tidak ingin dilanda dilema lebih lama, para tenaga honorer itu pun mendatangi Bupati Magetan Suprawoto kemarin (5/3). Mereka membutuhkan perlindungan. ’’Alhamdulillah, responsnya positif,’’ kata Ketua Forum Honorer K-2 (FHK-2) Magetan Hadi Warsito.

Menurut Hadi, guru tidak tetap (GTT) yang tidak lolos passing grade tetap diperbolehkan mengabdi pada instansi masing-masing. Mereka masih bisa mengajar seperti biasa. Sembari menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Kesempatan untuk mengabdi masih diberikan. Setidaknya ada 35 GTT yang tidak lolos dalam passing grade tersebut. Mereka khawatir, karena tidak lolos seleksi, tidak diperbolehkan mengajar lagi. ’’Pak Bupati memberikan solusi, tetap mengajar seperti biasa,’’ ujarnya.

Lagipula, mereka yang lolos passing grade juga masih buta langkah selanjutnya. Pemerintah pusat masih belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) bagi GTT yang lolos passing grade. Juknis itu direncanakan terbit 12 Maret mendatang. Dari situ, barulah diketahui apa yang akan dilakukan GTT yang lolos passing grade dan yang tidak. ’’Kami yakin Pak Bupati akan memperjuangkan kami. Makanya kami diminta menunggu juknis dari pusat,’’ tuturnya.

Dalam seleksi CPPPK perdana tahun ini, 128 GTT dari FHK-2 mendaftar. Namun, hanya 95 yang lolos passing grade. Sebagian dari mereka bukan hanya tersisih dalam passing grade. Namun, terkendala administrasi seperti ijazah, mengundurkan diri karena diangkat menjadi perangkat desa, dan ada pula yang terlambat mencetak kartu ujian atau sebatas membuat akun. ’’Apakah nanti akan ada penurunan passing grade atau diakomodasi semua, kami belum tahu,’’ terangnya.

Meski hanya diminta menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, Hadi mengaku sudah sangat berterima kasih. Sebab, anggota FHK-2 Kabupaten Magetan sudah diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPPPK. Tidak semua daerah berani membuka seleksi CPPPK tersebut. Dia optimistis, bupati anyar Kabupaten Magetan itu berpihak padanya. Kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka lebar. ’’Kami berterima kasih karena bupati sudah mengakomodasi kami dengan membuka seleksi CPPPK,’’ ungkapnya.

Kendati demikian, Hadi tetap menuntut agar seleksi serupa diberlakukan pula pada pegawai tidak tetap (PTT). Mengingat formasi yang diberikan dari pemerintah pusat untuk seleksi CPPPK tahun ini hanya mengakomodasi GTT. Sedangkan PTT dari lingkup instansi dinas kesehatan (dinkes), dinas pendidikan, pemuda dan olahraga (disdikpora), hingga kelurahan hanya bisa gigit jari. Tidak ada formasi. ‘’Tapi kan itu kebijakan pusat, daerah hanya bisa mengikuti,’’ jelasnya.

Sementara itu, Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, pemkab hanya akan melakukan arahan dari pemerintah pusat. Biarpun pemkab sejatinya belum merencanakan CPPPK untuk K-2 pada 2019 ini. Sebab, pemkab masih belum menganggarkan gaji CPPPK. Alhasil, solusi terbaik yang bisa diberikan adalah melalui PAK 2019 atau kemungkinan terburuk adalah pada APBD 2020 mendatang. “Karena ada kemungkinan seleksi, ya sudah kami seleksi dulu. Pembayarannya nanti,” terangnya.

Kang Woto -sapaan bupati Magetan- menambahkan, untuk rekrutmen CPPPK di luar disdikpora, masih menunggu petunjuk dari pusat. Dia juga memastikan GTT K-2 dan honorer lain yang sudah mengajar tidak akan dipindah. Meskipun ada guru baru. Pihaknya sudah mengatur sedemikian rupa formasi guru. Sehingga, tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPPPK juga masih memiliki kesempatan untuk tetap mengabdi. “Guru yang kurang diisi formasi baru,” pungkasnya.  (bel/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here