Bupati Isyaratkan Blacklist CV Sekawan Elok

190

MEJAYAN – Bupati Madiun Ahmad Dawami ikut mengomentari molornya proyek pembangunan Puskesmas Wungu. Orang nomor satu di lingkup pemkab itu mengisyaratkan agar CV Sekawan Elok (SE) diberi sanksi label catatan hitam. Menindaklanjuti atas wanprestasi kontraktor asal Nganjuk tersebut yang tidak tepat waktu menyelesaikan pekerjaan. ‘’Kalau memang bisa di-blacklist, ya blacklist saja,’’ katanya.

Namun, Kaji Mbing –sapaan Ahmad Dawami– buru-buru menggarisbawahi bahwa keputusan blacklist harus berdasarkan regulasi. Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Puskesmas Wungu diminta menelaah secara cermat isi dalam peraturan yang memuat ketentuan sanksi daftar hitam. Sebelum kelak usulannya ditetapkan oleh bagian administrasi pembangunan (adbang) setdakab. ‘’Kalau regulasi mengharuskan, mengapa tidak? Yang terpenting, tidak boleh main hakim sendiri,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Pengenaan sanksi daftar hitam tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 78 ayat 3 dan 4 mengisyaratkan sanksi blacklist diberikan bagi penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Tidak hanya itu, ada sanksi digugurkan pemilihan, pencairan jaminan, ganti kerugian, dan atau denda.

Kaji Mbing mengaku sempat meninjau secara langsung progres pembangunan puskesmas. Diakuinya ada beberapa titik pekerjaan yang bermasalah. Mengakibatkan tidak rampung sesuai target 12 Desember 2018. Sejumlah faktor penyebab rekanan tidak bisa cekatan dalam bekerja pun dihimpun. Paling krusial dilatarbelakangi kondisi CV SE. Konsentrasi rekanan pelaksana terbelah karena menerima pekerjaan tidak hanya satu. Selain di Kabupaten Madiun, ada beberapa job di daerah lain. ‘’Sehingga tidak bisa maksimal,’’ ucapnya sembari menyebut pemberian denda dan penundaan pembayaran sebagai bentuk ketegasan sanksi ke rekanan.

Bupati bakal melakukan sejumlah evaluasi dan meningkatkan pengawasan. Mulai aspek perencanaan yang dibuat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga proses tawar-menawar proyek di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Kaji Mbing menekankan agar pihak yang terlibat di lelang proyek fisik atau pengadaan barang jasa memedomani regulasi. Menghindari timbulnya persoalan di kemudian hari. ‘’Tapi, sejauh ini saya belum melihat ada indikasi jual beli proyek,’’ tuturnya.

Sebelumnya, PPK proyek Ary Andarwati menyatakan pembangunan puskesmas sudah selesai per Sabtu lalu (26/1). CV SE sudah menyelesaikan finishing pemasangan kusen jendela dan pintu. Wartawan koran ini mengkroscek lokasi kemarin. Meski seluruh peranti tersebut telah terpasang. Namun, kondisi gedung yang memiliki 10 ruangan itu masih kotor. Debu dan tetesan cat banyak yang menempel di lantai. ‘’Kalau memang tidak ada pembersihan, terpaksa kami yang melakukannya,’’ kata Kepala Puskesmas Wungu J. Menus.

Alasan kebersihan membuat Menus belum memboyong karyawannya ke kantor baru. Layanan masyarakat pun masih dilakukan di gedung yang selama ini ditempati selama proses pembangunan. Bangunan satu kompleks dengan puskesmas itu masih akan dihuni hingga dua pekan ke depan. Selain menunggu bersih, juga menata perabotan. ‘’Kalau terganggu ya memang terganggu. Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga proyek. Untungnya tempat kami masih sebatas rawat jalan,’’ paparnya ketika disinggung dampak molornya pembangunan. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here