Bupati Dukung KPK Perangi Korupsi Terintegrasi

27

PONOROGO – Sudahkan upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi berjalan sesuai harapan di Bumi Reyog? Kemarin (9/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung ke Ponorogo untuk memastikan hal itu. Seluruh kepala beserta pejabat pembuat komitmen (PPKom) dan bendahara pengeluaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan di aula bappeda setempat, mulai sekitar 08.30. Tak terkecuali bupati beserta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).

’’Ada beberapa hal yang menjadi perhatian KPK terkait langkah pemerintahan di Ponorogo dalam mencegah korupsi secara terintegrasi,’’ sebut Koordinator Wilayah Jatim Deputi Bidang Pencegahan KPK Arief Nurcahyo, kemarin.

Menurut Arief, untuk bisa memerangi korupsi, memerlukan rencana aksi yang terintegrasi. KPK, lanjut Arief, memiliki delapan program pencegahan yang diharap dapat dilaksanakan seluruh institusi pemerintahan. Tak terkecuali di Ponorogo, baik eksekutif maupun legislatif.

Hasil evaluasi KPK, catatan yang paling menonjol dari pelaksanaan pencegahan korupsi di Ponorogo ada pada proses perencanaan dan penganggaran pemerintahnya. Menurut Arief, penting menerapkan kedua tahapan itu secara elektronik (e-planning dan e-budgeting) agar lebih transparan. ’’Jadi setiap usulan dari masyarakat dapat dimonitor. Supaya tidak ada kegiatan yang tiba-tiba ada di rancangan APBD,’’ jelasnya.

Poin kedua yang tak kalah penting adalah pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi di Tanah Air banyak menyasar proses tersebut. Dimanapun. Untuk menjamin proses itu bersih dari kepentingan pribadi atau golongan tertentu, KPK mengusulkan kepada pemkab untuk membentuk unit layanan pengadaan (ULP) secara mandiri dan permanen. ’’Ini perlu perhatian lebih besar karena banyak sekali tindak pidana korupsi ditemukan di sektor pengadaan barang dan jasa,’’ kata dia.

KPK juga memberi catatan mengenai manajemen aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Inspektorat sebagai APIP perlu lebih berkualitas secara lembaga dan personil. APIP juga membutuhkan kuantitas personil yang memadai supaya menunjang pengawasan internal lebih optimal. Sebab selama ini, proses pengawasan di internal pemerintah masih dipandang sebelah mata.

‘’Proses ini juga harus didukung berbagai upaya lainnya untuk semakin meminimalisir celah tindak pidana korupsi. Mulai dari pelayanan perizinan yang terpadu dan satu pintu, hingga pengoptimalan pendapatan daerah,’’ kata dia. ’’Pencegahan korupsi butuh upaya semua pihak. Tidak hanya KPK,’’ imbuh Arief.

Bupati Ipong Muchlissoni menyatakan pemkab berkomitmen melaksanakan seluruh rencana aksi yang digagas KPK dalam memerangi korupsi secara terintegrasi. Sejumlah catatan yang dirangkum KPK terhadap pelaksanaan upaya tersebut akan ditindaklanjuti dengan berbagai pembenahan. Secara spesifik, Ipong melihat jika peranan inspektorat sebagai APIP perlu ditingkatkan lebih baik lagi. ’’Inspektorat selama ini selalu menyodorkan hasil evaluasi yang minim catatan. Apakah memang minim catatan atau ini karena (kapabilitas) inspektoratnya, kami akan kaji lebih lanjut,’’ sebut bupati. (naz/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here