Bupati Akan ’’Usir’’ Poltekes Surabaya

2465

MAGETAN – Siapa sangka keberadaan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Surabaya di Magetan membuat bupati ‘’tersinggung’’. Bupati Magetan Suprawoto tidak menginginkan kementerian kesehatan (kemenkes) membuka cabang tersebut di wilayah teritorialnya. ’’Kami menginginkan poltekes ini berdiri sendiri. Bukan menjadi cabang Surabaya,’’ tegas Bupati Magetan Suprawoto.

Kang Woto – sapaan Bupati Magetan Suprawoto- itu sudah menyampaikan hal itu kepada direktur poltekes. Bupati juga menyampaikan keinginannya untuk membuka sendiri akademi kebidanan. Keberadaan pendidikan D-III Kebidanan Kampus Magetan itu sudah eksis sejak 2001 silam. Hasilnya, direktur welcome dengan keinginan mantan sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo) itu. ’’Tapi, ternyata tidak serta merta bisa berdiri sendiri. Ada aturannya,’’ terangnya.

Agar bisa mandiri, lanjutnya, paling tidak harus memiliki tiga program studi (prodi). Sedangkan saat ini hanya satu prodi, yakni kebidanan. Harus ada penambahan hingga dua prodi lagi. Menurut Kang Woto, saat ini banyak dibutuhkan tenaga home care di Belanda, Jepang, Korea dan Amerika. Yakni untuk merawat orang tua sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Home care tersebut bisa menjadi satu tambahan prodi. ’’Ini bisa menjadi alternatif. Karena peluangnya sangat besar,’’ katanya.

Namun, masalah lain muncul, yakni pembatasan pendirian perguruan tinggi yang disampaikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti). Sehingga, Kang Woto harus mencari celah agar tetap bisa mendirikan akademi kebidanan itu tanpa harus menabrak aturan. Sebab, jika nantinya melanggar aturan, sama saja mematikan akbid yang sudah ada tersebut. ’’Kami akan cari celah, supaya bisa mandiri,’’ terangnya.

Lantas, jika Kang Woto menginginkan pendirian akbid sendiri, bagaimana dengan pengelolaannya. Mengingat, pemkab dibatasi hanya dapat mengatur pendidikan pada jenjang SD – SMP, untuk SMA sudah menjadi kewenangan pemprov Jatim. Itu mendasar pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Apa bisa pemkab nanti mengelola perguruan tinggi? Menurut Kang Woto, status akbid tersebut tetap negeri. Sedangkan pemkab hanya menyediakan fasilitas. ’’Kami akan memberikan hibah,’’ ungkapnya.

Salah satunya yakni bangunan di belakang gedung akbid tersebut. Ada bangunan bekas SD yang tidak terpakai. Jika akbid Magetan berdiri sendiri, pasti membutuhkan lebih ruang kelas. Jumlah mahasiswanya pasti akan meningkat. Dengan kondisi kampus yang sekarang ini eksis, pasti tidak mampu menampung mahasiswa yang diprediksi bisa mencapai ribuan itu. ’’Ada sekolah nganggur, akan kami kasihkan,’’ terangnya.

Jika terealisasi, bukan hanya pendidikan Magetan yang semakin maju. Sektor lainnya akan mengikuti. Akbid itu akan menjadi jujukan para mahasiswa dari luar daerah. Mereka pasti membutuhkan tempat tinggal. Usaha rumah kos pasti akan berkembang. Itu akan  membantu perekonomian warga sekitar. Juga, mendatangkan investor. Dia ingin agar Magetan yang berada di dalam ini layaknya rumah makan ayam panggang bu setu gandu. Meski di lokasinya di dalam, tetap dicari orang. ’’Kalau tidak begitu, kapan majunya Magetan? Bisa jadi kota mati kalau tidak dikembangkan,’’ pungkasnya. (bel/ota)

8 COMMENTS

  1. Jika berdiri sendiri apakah prodi magetan tetap berada di bawah naungan kemenkes?
    Jika tidak maka akan menjadi minus dari akademi ini dikemudian hari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here