BPS-Dindik Beda Data Wajar 9 Tahun

63

PONOROGO – Pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Ponorogo 2020 kemarin (19/3). Bupati Ipong Muchlissoni berharap pelayanan dasar di bidang pendidikan dapat ditingkatkan tahun depan.

Sebab, pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun belum maksimal sampai 2017 lalu. Data tersebut dia dapat dari badan pusat statistik (BPS) setempat.  ‘’Salah satu yang lemah adalah masih rendahnya capaian angka wajib belajar sembilan tahun. Masih sekitar 7-8 tahun,’’ ujarnya.

Di hadapan para pejabat pemkab dan stakeholder terkait, Ipong memaparkan berbagai pencapaian pemerintahannya selama tiga tahun terakhir. Angka kemiskinan mampu diturunkan dari 11,39 persen pada 2018 jadi 10,36 persen. Di bidang kesehatan, stunting turun drastis. Tak hanya itu, angka kematian ibu melahirkan juga lebih rendah dibanding Jatim. Yakni, 87 ibu per 100 ribu orang. Meski begitu, Ipong menyoroti pencapaian IPM. ‘’Indikator pendidikan dalam IPM belum signifikan,’’ sebutnya.

Secara spesifik Ipong menyebut angka wajib belajar yang belum menyentuh sembilan tahun. Sebagaimana harapan pemerintah pusat. Namun, setelah pihaknya berkoordinasi dengan dinas pendidikan (dindik) setempat, organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikepalai Tutut Erliena itu menyangkal. Kepada Ipong, Tutut menyebut data tersebut tidak benar.

‘’Kadindik (Tutut, Red) sampaikan sepertinya salah hitung. Kalau begitu, kami minta dihitung dengan benar,’’ kata dia. ‘’Menurut kadindik, jumlah lulusan SD yang masuk SMP juga tidak mengalami penurunan, datanya hampir seratus persen (yang melanjutkan ke SMP sederajat, Red),’’ imbuh Ipong.

Selain IPM, Ipong juga menyinggung pentingnya membangun iklim ekonomi kreatif di Bumi Reyog. Karena itu, pemkab mencanangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 dengan tema penguatan ekonomi berbasis potensi daerah dan produk unggulan. Ipong berharap, ada produk unggulan yang mampu menembus pasar nasional dan internasional. ‘’Ini yang akan jadi concern kami tahun depan, selain peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, termasuk pendidikan,’’ urai Ipong.

Terpisah, Tutut mengungkapkan data yang dikantonginya menunjukkan fakta sebaliknya. Dia mengklaim, siswa SD di Bumi Reyog terserap masuk ke lembaga SMP sederajat secara maksimal. Hal yang sama juga berlaku bagi lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA sederajat. ‘’Data kami, lulusan SD yang melanjutkan ke SMP hampir seratus persen. Begitu juga dengan SMA,’’ klaimnya.

‘’Faktornya tidak hanya itu, ada yang drop out, ada anak selesai dari SMP kemudian mondok,’’ imbuh Tutut sembari menyebut akan berkoordinasi dengan BPS terkait data pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun tersebut. (naz/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here