BPK Minta 128 Bidang Tanah Disertifikasi

80

MADIUN – Pekerjaan rumah Pemkot Madiun terkait pengelolaan aset masih menumpuk. Setidaknya masih ada ratusan aset daerah yang belum tersertifikasi. Sebagian besar aset yang belum bersertifikat berupa jalan dan sawah.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun, pemkot tercatat memiliki 2.476 aset. Yang telah mengantongi sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencapai 2.329 aset. Dengan demikian, ada sekitar 147 bidang tanah yang belum disertifikatkan. Terdiri dari 128 bidang tanah jalan dan 19 bidang tanah sawah atau kantor.

Kabid Akuntansi dan Aset BPKAD Kota Madiun Sidik Muktiaji berharap penyertifikatan tanah jalan itu bisa tuntas tahun ini. Itu sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak dua tahun lalu. ’’Inginnya tahun ini proses penyertifikatan tanah jalan selesai semua. Karena ini memang follow-up dari permintaan BPK,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (13/3).

Ada sejumlah alasan yang dijadikan dasar BPK agar seluruh pemerintah daerah (pemda) menyertifikatkan tanah jalan. Salah satunya berkaca pada kasus yang dialami Pemkot Surabaya. Di mana terdapat ruas jalan milik pemkot diklaim oleh masyarakat. Sehingga berujung pada sengketa. ’’Karena itu, BPK menghendaki seluruh aset jalan disertifikatkan,’’ ujar Sidik.

Oleh sebab itu, pemkot kini terfokus untuk menyertifikasi aset di bidang jalan. Di Kota Madiun, salah satu aset tanah jalan yang belum disertifikatkan adalah Ring Road Barat. Kondisi itu dianggap ironi karena pembangunan jalan tersebut sudah dilakukan sejak 2006 lalu.

Kendati demikian, Sidik mengaku sudah mengajukan proses itu ke BPN. Namun, karena petugas ukur dari BPN terbatas, proses penyertifikatan belum jadi prioritas. Menurut dia, BPN lebih mendahulukan pembuatan sertifikat bagi masyarakat.

Selain itu, masih didapatinya aset yang belum bersertifikat dipicu soal lain. Salah satunya terkait pelaksanaan pengukuran aset yang tidak bisa cepat karena harus melalui serangkaian tahapan dari kantor pertanahan. ’’Setiap tahun kami anggarkan sekitar Rp 300 juta untuk proses penyertifikatan tanah,’’ terangnya.

Sidik menjelaskan, anggaran itu tidak hanya digunakan untuk membiayai proses sertifikasi aset. Namun, juga dimanfaatkan untuk kegiatan ukur ulang jika ada tanah pemkot yang hendak diserobot warga. Sidik mengungkapkan bahwa hal tersebut sebagai salah satu upaya pemkot untuk mengamankan aset melalui proses penyertifikatan tanah.

Seperti halnya di sisi utara lapangan Demangan. Tanah milik pemkot itu kemudian diserobot oleh warga. Karena memang posisi lahannya berimpitan dengan tanah milik masyarakat. Penyerobotan dilakukan tanpa seizin pemkot dengan cara warga melebarkan jalan. Sehingga harus ditertibkan dengan proses ukur ulang. ’’Jadi, dana itu tidak hanya untuk proses yang belum bersertifikat, tapi juga terkait dengan pengukuran ulang jika tanah kita berbenturan dengan masyarakat,’’ jelas Sidik.

Seperti diketahui, dari total aset bidang tanah yang dimiliki pemkot itu telah banyak berkurang dalam tiga tahun terakhir. Persoalannya karena ada pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi dan pengoperasian Plaza Lawu. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here