BPJS Oh BPJS, Kapan Beres Tunggakanmu?

213

MADIUN – Nyaris semua rumah sakit di Madiun Raya mengeluhkan kinerja BPJS Kesehatan. Sebab, instansi pemerintah itu punya tunggakan tinggi. Seperti di RSUD Kota Madiun yang mencapai Rp 15 miliar. ’’Kami sudah kirim surat tagihan untuk Oktober, November, dan Desember,’’ kata Direktur  RSUD Kota Madiun dr Resti Lestantini kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28/2014 menyebutkan, BPJS Kesehatan wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak dokumen klaim diterima. ’’Sudah bukan lagi 15 hari, tapi satu bulan lebih,’’ ujar Resti.

Proses pencairan klaim paling lama terjadi  pada pertengahan 2018 lalu. Klaim Agustus 2018 baru dibayar awal Desember lalu. Artinya, rumah sakit butuh waktu sampai empat bulan lamanya. ’’Kalau tahun sebelumnya, biasanya September sudah dibayar. Nah, tahun kemarin itu nunggak sampai 4 bulan,’’ ungkapnya.

Sedangkan klaim September sudah dibayarkan 31 Desember lalu. Mepet dengan pembukaan awal tahun. Tersisa bulan Oktober, November, dan Desember. Saat ini pihaknya tengah memproses berkas klaim bulan tersebut untuk diajukan di awal bulan ini. Pun, Resti mengklaim rumkit tertib administrasi mengurus klaim. ‘’Selalu itu (tertib, Red). Sebelum tanggal 10 pasti kami sudah kirim (berkas klaim) ke sana (BPJS Kanca Madiun, Red) biar bisa segera diklaimkan,’’ jelasnya.

Resti tak yakin 100 persen biaya klaim bakal cair bulan ini. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, dana segar BPJS mengucur ke rumah sakit diperkirakan Februari. ‘’Biasanya, Februari-Maret itu baru cair,’’ paparnya.

Resti menyebut, per bulan rumah sakit mengeluarkan duit sekitar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar untuk menampung kebutuhan 500 lebih pasien. ’’Di sini setiap harinya jumlah pasien sekitar itu (500 orang, Red),’’ sebutnya.

Kendati demikian, Resti tak menampik tunggakan klaim BPJS tahun ini bakal memberatkan rumah sakit. Pasalnya, jika di tahun sebelumnya merasa ’’tertolong’’ lantaran Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesmasta) yang diluncurkan pemerintahan Bambang Irianto dan Sugeng Rismiyanto jilid II (BA-Ris) masih berfungsi. ’’Kalau Jamkesmasta pasti cairnya, jadi ada tambahan lah. Kalau tahun ini semuanya sudah ber-BPJS (jaminan kesehatan di imigrasi ke BPJS, Red), jadinya peserta BPJS juga bertambah,’’ terangnya.

Lanjutnya, tahun ini BPJS siap menelurkan e-Klaim. Jika sebelumnya setiap bulan rumah sakit rutin mengirim berkas klaim dalam tumpukan kardus yang cukup banyak. Diharapkan dengan adanya e-Klaim tersebut bakal lebih efisien mengurus administrasi klaim. ’’Meskipun e-Klaim, kami (rumah sakit, Red) tetap mengirim berkas klaim dimasukkan dalam kardus, cuma bedanya lebih sedikit. Misalnya, kalau satu klaim ada 15 lembar itu yang dikirim dalam bentuk berkas hanya 3-4 lembar, kira-kira begitu ini, (e-klaim) belum dijalankan,’’ paparnya.

Sementara, wartawan koran ini berusaha mengonfirmasi tunggakan tersebut dengan mendatangi kantor BPJS Madiun. Namun, sampai Kamis sore (3/1) BPJS Madiun belum berhasil ditemui. Kabid SDM, Umum, dan Komunikasi Publik Djonik Sukirman menyampaikan  pesan singkat bahwa Kepala BPJS Kesehatan Madiun Tarmuji yang bersangkutan menolak ditemui. ’’Jadi, prinsipnya untuk sementara beliau masih belum bisa (ditemui, Red),’’ katanya. (mg2/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here