Madiun

BPJS Kesehatan Naik Bulan Depan

Pemkot Madiun Bersiap Manuver Anggaran Kesehatan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan bakal menjadi pembahasan alot di daerah.

Sebab, kenaikan itu turut berpengaruh pada APBD 2020 terkait pembiayaan jaminan kesehatan yang telah digedok. Semula, pemkot telah menganggarkan sekitar Rp 23 miliar dalam APBD 2020. Karena pandemi, anggaran tersebut dipangkas Rp 3 miliar untuk penanganan Covid-19. ‘’Yang sakit turun 50 persen. Tapi, iuran BPJS Kesehatannya naik 100 persen,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi usai pertemuan dengan manajemen BPJS Kesehatan Madiun di Ruang 13 Balai Kota Madiun Senin (15/6).

Jika iuran BPJS Kesehatan naik per Juli, pemkot harus menyediakan anggaran sebesar Rp 42 miliar untuk membiayai premi 85.285 penerima bantuan iuran (PBI) APBD Kota Madiun. Rencananya anggaran itu bakal diambilkan dari sejumlah pos. Opsinya antara lain dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) atau diambilkan dari silpa jika tidak melabrak aturan. ‘’Kalau dulu  kurang lebih Rp 23 miliar, sekarang bayarnya menjadi Rp 42 miliar. Lha kalau itu naik, ya harus kita bayar. Perubahan anggaran keuangan (PAK) insya Allah nanti sudah kita alokasikan,’’ ujarnya.

Namun, menjelang kenaikan iuran itu belum banyak peserta yang mengajukan perpindahan kelas perawatan. Hanya, masyarakat telah ramai-ramai mengajukan perpindahan kelas di akhir 2019 lalu. Tepatnya seiring kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 lalu sesuai Perpres Nomor 75/2019. ‘’Untuk saat ini belum atau tidak ada lonjakan perpindahan kelas,’’ kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madiun Santy Parulian Panjaitan.

Jelang akhir 2019, BPJS Kesehatan Madiun menerima sekurangnya 800 pengajuan perpindahan kelas per hari. Itu dijadikan patokan perpindahan kelas jauh sebelum kebijakan baru ini diterbitkan. Indikator lain, menurut Santy, dilihat dari dinamika kunjungan di kantor yang jumlahnya tidak terlalu tinggi. ‘’Jadi, waktu itu sangat signifikan sekali penumpukan pengajuan yang turun kelas,’’ ujarnya.

Kendati Santy belum mengetahui pasti korelasi aturan baru dengan perpindahan kelas. Bisa jadi, peserta mengajukan perpindahan di akhir bulan atau saat kebijakan mulai diterapkan bulan depan. ‘’Karena per 1 Juli mulai diberlakukan kebijakan itu,’’ ungkapnya.

Pepres 64/2020 mengatur perubahan besaran iuran dan adanya bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah. Peserta mandiri mencakup segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Iuran peserta PBI jaminan kesehatan dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sepenuhnya ditanggung negara. Peserta pekerja penerima upah (PPU) besarnya iuran yang dibayar 5 persen dari upah batas paling tinggi Rp 12 juta, 4 persen dibayar pemberi kerja, dan 1 persen dibayar peserta. Sedangkan peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri yang dianggap kategori penduduk mampu, untuk kelas I dari sebelumnya Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu per orang per bulan. Kelas II dari Rp 51 ribu menjadi 100 ribu, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Khusus kelas III masih disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp 16.500, sehingga besarnya iuran yang dibayar peserta mandiri sebesar Rp 25.500 per orang per bulan. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close