Bolos Kerja Lebih dari 46 Hari, Oknum PNS Satpol PP Dipecat

18

MAGETAN – Status pegawai negeri sipil (PNS) yang melekat pada IWS dicopot. PNS yang tercatat sebagai salah satu staf pengawalan di Satpol PP dan Damkar Magetan itu dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat atas tidak permintaan sendiri.

Kasusnya karena IWS absen dari kantor sejak Desember 2018. Ya, sejak sekitar tiga bulan lalu, dia tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya. Sanksi disiplin pernah dijatuhkan oleh atasan IWS. Meski begitu, dia tetap mokong dengan tidak masuk tanpa disertai keterangan jelas. ‘’Prosesnya sudah selesai. Sekarang kami serahkan badan kepegawaian daerah (BKD) untuk penyerahan berkasnya,’’ terang Inspektur Inspektorat Magetan, Mei Sugiharti kemarin (31/3).

Sebelumnya, kasus raibnya IWS sudah diselidiki oleh satpol pp dan Inspektorat. Termasuk mengirimkan tim ke rumah yang bersangkutan. Tapi, karena tidak bisa berhubungan dengan PNS bandel tersebut, pemkab terpaksa mengambil sikap. Oleh inspektorat IWS direkomendasikan dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat.

Menurut Mei, pemberian sanksi itu mendasar pada PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Perka BKN 21/2010 tentang Pelaksanaan PP 52/2010. Jumlah angka ketidakhadiran ISW ke kantor dianggap sudah memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tersebut. Karena tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 46 hari lebih. ‘’Akumulasinya sudah lebih dari itu,’’ ungkap perempuan yang pernah menjabat sebagai Plt Sekda Magetan tersebut.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pemeriksaan terhadap ISW sudah berlangsung sejak yang bersangkutan membolos selama lima hari. Saat itu, sanksi teguran sempat diterima oleh ISW dari atasannya. Tapi, ISW tidak menggubrisnya. Dia tetap doyan bolos. Bahkan sampai atasan ISW mengeluarkan surat pernyataan tidak puas. Sebelum kemudian kasus oknum PNS itu diserahkan ke Inspektorat. ‘’Upaya pembinaan dari atasan langsug sudah dilakukan, tapi yang bersangkutan tetap tidak masuk,’’ jelas Mei.

Saat proses penyelidikan berlangsung, diakuinya, Inspektorat sempat kesulitan. Karena ISW sulit dihubungi. Dia juga tidak diketahui keberadaannya. Kendati aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sempat menyambangi rumahnya pada Januari lalu. Mereka hanya menjumpai keluarga ISW. ‘’Kami periksa keluarganya untuk mendapatkan informasi. Yang kemudian hasilnya menjadi bahan pertimbangan kami,’’ terang Mei.

Terpisah, Plt Kepala BKD Magetan Rahmad Edy mengatakan, saat ini berkas pemberhentian ISW sudah diproses. Karena ISW tidak diketahui batang hidungnya, surat keputusan (SK) penjatuhan sanksi itu bakal diserahkan kepada keluarganya dalam waktu dekat setelah mendapat persetujuan dari bupati. ‘’Akan segera kami serahkan sesuai rekomendasi dari inspektorat,’’ katanya. (bel/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here