Mejayan

Bojonegoro Dekati Caruban

MEJAYAN, Radar Caruban – Lingkup kewilayahan Caruban bakal diperluas. Selain Kecamatan Mejayan sebagai wilayah administrasi pusat pemerintahan, empat kecamatan di sekitarnya diproyeksikan sebagai wilayah penyangga ibu kota kabupaten itu. Wacana itu bersamaan niatan pemkab mengubah Perda 9/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2009–2029.

Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan, empat kecamatan penyangga perkotaan itu meliputi Wonoasri, Pilangkenceng, Balerejo, dan Madiun. Keempatnya strategis karena berdekatan dengan pintu tol Solo-Kertosono (Soker) di Dumpil (Madiun) dan Muneng (Pilangkenceng). Belakangan, keberadaan dua interchange itu tidak hanya menarik minat investor, juga daerah tetangga. ‘’Bojonegoro ingin membuka jalan menuju Kabupaten Madiun agar bisa memanfaatkan akses tol,’’ ungkapnya.

Hari Wur —sapaan Hari Wuryanto, menyambut baik niatan Bojonegoro. Itu menjadi peluang dalam pengembangan khususnya Caruban. Bila jalur Caruban–Bojonegoro terbuka, maka usaha mikro di sepanjang ruas itu bisa tumbuh. ‘’Ya otomatis harus ada peningkatan infrastruktur,’’ ucapnya.

Pemkab sedang merancang grand design jaringan jalan. Perencanaan itu penting untuk mempermudah akses masyarakat dan distribusi barang dari wilayah utara ke selatan. Mencermati investasi yang harus sesuai peruntukan ruang dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk melindungi lahan pertanian. Ruang terbuka hijau (RTH) kelak tidak semata-mata memenuhi persyaratan lingkungan hidup kawasan perkotaan. Melainkan harus menjadi ruang publik. Selain mitigasi bencana dan jalur evakuasi bencana.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun Edy Bintardjo menambahkan, pembangunan memerlukan sinergitas dengan daerah lainnya. Masing-masing bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dari proses tersebut. Contohnya niatan Bojonegoro membuka akses ke Bumi Kampung Pesilat. Bila ekonomi kabupaten ini tumbuh, manfaat yang didapat Kota Ledre mempersingkat waktu perjalanan ke kota lain lewat tol. ‘’Ada simbiosis mutualisme dan saling ketergantungan,’’ ujarnya.

Ihwal merevisi Perda 9/2011, Edy menilai cukup krusial. Sebab regulasi tentang ketatawilayahan kurun 20 tahun itu sudah dilalui delapan tahun. Selama itu banyak hal yang telah terjadi. Juga, faktor-faktor yang mengubah konsep yang belum ada di regulasi awal. Seperti pemindahan ibu kota dari Kota Madiun, keberadaan interchange, dan double track jalur kereta api. ‘’Karena ada yang belum diperhitungkan, sehingga membuat kebutuhan ruang dan tata wilayah berbeda pula,’’ ucapnya. (cor/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

One Comment

  1. Setuju, madiun ke bojonegoropun akan semakin dekat tidak harus melewati ngawi, tp harus diperhatikan agar tidak menjadi jalur lewatan truk2 besar karena jalan akan cepat rusak sekalian jalnnya langsung cor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close