Madiun

BKN Akui Kemenangan WDS

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya mengakui kemenangan WDS. Atas gugatannya kepada bupati Madiun sebagaimana dimenangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Kendati menepis indikasi main mata dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Madiun 2018. ‘’Meski kalah, tidak ada penyimpangan,’’ kata Kepala Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya Tauchid Djatmiko Senin (23/9).

Tauchid memastikan, panitia seleksi daerah (panselda) menyelenggarakan rekrutmen sesuai koridor peraturan. Mulai proses penjaringan, dua kali seleksi kompetensi, hingga tahap pemberkasan. Mematuhi regulasi seperti Permen PAN-RB 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018. Juga, Surat Menteri PAN-RB B/480/M.SM.01.00/2018 tentang perubahan peraturan tersebut. ‘’Jadi, tidak ada peserta titipan,’’ ujarnya dihubungi via telepon seluler (ponsel).

Tauchid bergeming kala disinggung celah pengganti peserta yang dicoret adalah peserta titipan. Hal tersebut sulit dilakukan. Sebab, mekanismenya, peserta pengganti diambil dari posisi di bawah peserta terdiskualifikasi. Sehingga panselda tidak serta merta merekomendasi penggantinya. Apalagi, seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan secara transparan. Publik bisa mengetahui perolehan nilai dan lain sebagainya. ‘’Semua disesuaikan dengan ketentuan teknis,’’ tuturnya.

Dia meyakini prosedur panselda tidak ada yang salah. Terlepas hakim PTUN mengabulkan gugatan WDS. Yang menjadi persoalan adalah interpretasi terhadap regulasi sebagai landasan pencoretannya. Seandainya kelak hasil inkracht banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) menyatakan guru penjaskes itu menang. Bisa jadi lembaganya keliru memahami akreditasi program studi (prodi) saat tahap persiapan. Problem tersebut telah dikomunikasikan dengan kementerian terkait. Seperti Kemen PAN-RB dan Kemenristekdikti. ‘’Sudah kami bahas sebelumnya,’’ katanya.

Kanreg II BKN Surabaya memonitor polemik diskualifikasi CPNS Kabupaten Madiun. Lembaga kepanjangan tangan BKN di Jawa Timur itu menjadi saksi ahli pihak tergugat dalam persidangan yang dimulai 18 Juni lalu. ‘’Kami menjelaskan kronologi dan regulasi,’’ ucap Tauchid.

Tauchid menegaskan, pihaknya akan menghormati proses hukum. Menindaklanjuti apa pun putusan PT-TUN. Misalnya, mengesahkan WDS menjadi aparatur sipil negara (ASN) seandainya banding bupati ditolak. Ihwal mekanisme pengangkatan, menyesuaikan ketentuan yang ada. ‘’Apa putusannya dilihat dulu dan disesuaikan agar tidak keliru,’’ tandasnya. (cor/c1/fin)

Jaksa Sebut Hakim Abaikan Bukti

TIM hukum bupati Madiun menyiapkan materi banding perkara pendiskualifikasian WDS dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pemkab masih menggandeng pengacara negara dari kejaksaan negeri (kejari) setempat untuk melawan putusan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN).

Praktis, guru penjaskes itu bertarung ”sendirian” seperti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kala memenangkannya. ‘’Materi banding sudah dibuat dan dikirimkan ke bagian hukum (Setdakab Madiun, Red),’’ kata Irwan Syafari, salah seorang anggota tim hukum pemkab, Senin (23/9).

Irwan enggan membeber materi banding dengan alasan kerahasiaan. Sebagai bahan penting untuk diajukan ke PT-TUN. Di sisi lain, materi berisi seputar jawaban menanggapi putusan hakim PTUN itu belum final. Berkas tujuh hingga sembilan halaman ini bakal dirapatkan ulang dengan bagian hukum. ‘’Mengajukan banding karena sebagian bukti-bukti yang kami bawa tidak dipertimbangkan hakim,’’ klaimnya.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kabupaten Madiun itu tidak menjelaskan maksud dari detail bukti yang diabaikan hakim. Hanya, dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun lalu, beberapa kali terjadi perubahan dari pemerintah pusat. Khususnya ketentuan akreditasi program studi (prodi). Kubu penggugat menganggap itu sebagai inkonsistensi. ‘’Sedangkan BKD (badan kepegawaian daerah, Red) ini hanya pelaksana undang-undang,’’ tegasnya.

Irwan belum bisa memastikan kapan materi banding bisa diselesaikan. Sesuai ketentuan, pihaknya diberi waktu 30 hari untuk menyerahkannya. Terhitung pekan lalu sejak mengajukan permohonan banding. ‘’Telaah ini akan ditindaklanjuti dengan rapat,’’ ucapnya seraya menyebut prosesnya tidak jauh beda ketika sidang PTUN dengan menggelar ekspose kecil-kecilan di BKD.

Disinggung peluang menang, Irwan menyebut pihaknya mencoba positive thinking. Meyakini peluang menang itu ada karena mengantongi surat edaran dari pemerintah pusat. Dokumen itu balasan hasil koordinasi BKD. Diyakini menguatkan regulasi ihwal polemik akreditasi prodi. ‘’Karena surat itu turun telat seminggu sebelum kesimpulan. Jadi, tidak bisa kami cantumkan,’’ paparnya merahasiakan substansi surat tersebut. (cor/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close