BKD Pastikan Kabar Pengangkatan Honorer K2 Jadi ASN Hoax!

198

NGAWI – Rumor ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) 100 persen hoax. Pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi memastikan sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait rencana itu. ’’Tidak benar itu, hoax,’’ kata Kepala BKPP Ngawi Yulianto Kusprasetyo, Kamis (7/6).

Yuli menjelaskan satu-satunya surat yang diterima dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait rekrutmen CPNS tahun anggaran 2018. Surat dari kepala Biro Humas BKN itu tertanggal Januari 2018 lalu. Itu pun bukan surat informasi mengenai rencana pengangkatan tenaga honorer K2 seperti yang diberitakan di sejumlah media online beberapa hari belakangan. ’’Tapi siaran pers yang menyatakan bahwa pemerintah memang belum menerbitkan pengumuman resmi mengenai rekrutmen CPNS 2018,’’ terang Yuli.

Memang, surat itu sudah tertanggal 10 Januari 2018 lalu atau sekitar enam bulan dari sekarang. Namun, sejak ada siaran pers itu Yuli mengaku belum menerima surat resmi lagi dari BKN. Termasuk rencana pengangkatan tenaga honorer K2 yang gagal seleksi CPNS sebelumnya. Karena itu, dia belum berani membenarkan informasi yang beredar di media tersebut. ’’Setelah menerima itu (siaran pers, Red) kami belum pernah menerima yang berkaitan dengan CPNS,’’ jelasnya.

Dalam siaran pers yang dikirim langsung oleh Biro Humas BKN itu, Yuli menyampaikan bahwa masyarakat diminta untuk selektif dalam menerima informasi. Khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen CPNS yang belakangan memang marak beredar di media. Sebab, informasi yang tersebar melalui media itu kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. ’’Kalau ingin yang lebih jelas bisa lihat di situs resminya BKN atau Menpan,’’ imbuhnya.

Sebelumnya, informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi beberapa waktu lalu bakal diangkat menjadi ASN tahun 2018 ini. Namun, tidak semua tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi ASN, melainkan yang memenuhi persyaratan. Salah satunya yang berusia di bawah 35 tahun. Sayangnya, ketika berita itu dikonfirmasikan ke pihak BKPP, ternyata masih belum bisa dibenarkan. Lantaran belum diikuti surat resmi dari pemerintah pusat ke daerah.

Di sisi lain, Yuli tak menampik secara normatif setiap instansi di pusat maupun daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan. Hal itu jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS di pasal 5 ayat 1 dan 2. Hasil penghitungan kebutuhan ASN daerah itu lalu diserahkan kepada Menteri PAN RB dan kepala BKN. Hal itu juga sudah dilakukan semua pemerintah daerah termasuk Ngawi pada awal 2018 lalu.

Beberapa waktu lalu, Yuli sempat menyampaikan bahwa saat ini di Ngawi ada sebanyak 271 tenaga honorer K2 yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Jumlah tersebut merupakan sisa pengangkatan pada 2005 silam. Setelah itu tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-PNS di lingkup Pemkab Ngawi sampai sekarang. Dia juga menyebut, dinas pendidikan menjadi OPD paling banyak mempekerjakan tenaga honorer K2 dengan jumlah mencapai sekitar 180 orang. ‘’Sisanya tersebar di beberapa OPD,’’ ujarnya. (tif/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here