Madiun

Besok, Agus Dipanggil Kepolisian

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemberkasan kasus penambangan Watu Dakon Resort (WDR) di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, Kabupaten Madiun, terus dikebut. Satreskrim Polres Madiun memeriksa ulang tersangka Agus Suyanto, pengusaha WDR. Aktivitas pengerukan lahan dengan dalih pembangunan kolam pemancingan itu diduga melabrak dua regulasi sekaligus.

Yakni, Undang-Undang (UU) 4/2017 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara (Minerba) dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ‘’Selasa nanti (12/11) pemanggilan untuk yang ketiga,’’ kata Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro Minggu (10/11).

Logos menyatakan, pemanggilan Agus untuk menambah materi pemberkasan. Setelah statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, 2 Oktober lalu. Pemeriksaan berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pelanggaran. Yakni, pembangunan kolam pemancingan belum mengantongi izin usaha. Namun, lahan bakal usaha telah dikeruk hingga kedalaman belasan meter.  ‘’Dampak penggalian diduga kuat merusak ekosistem lingkungan di sekelilingnya,‘’ ujarnya.

Selain tersangka, penyidik juga bakal memeriksa ulang para saksi dari organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemkab. Seperti dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dan dinas lingkungan hidup (DLH). Pelaksanaannya diagendakan bertahap dalam pekan ini. ‘’Untuk melengkapi pemberkasan,’’ tutur Logos.

Dia menyebut, progres pemberkasan telah mencapai 60 persen. Tahap pertama pemberkasan ditarget rampung bulan ini. Sebelum akhirnya berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke kejaksaan negeri (kejari) setempat. Hingga kini, penyidik memutuskan tidak menahan Agus. Sebab, kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Tersangka juga tidak menunjukkan tanda ingin melarikan diri. ‘’Selalu memenuhi panggilan,’’ kata kasat reskrim.

Diketahui, Agus Suyanto berniat membangun kolam pemancingan WDR. Pengusaha itu hanya bermodal surat keterangan disparpora, bukan DPMPTSP. Kedalaman kerukan penggalian yang mencapai 13 meter dipandang janggal komisi D DPRD periode 2014–2019. Mereka menduga ada pemufakatan jahat di balik kegiatan yang melibatkan camat Dagangan dan kades Banjarsari Wetan sebagai fasilitator. Pemkab lantas menutup paksa proyek dengan payung hukum Pergub Jatim 12/2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan. (cor/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close