Berstatus Tersangka, Kades Dawuhan Tak Ditahan

189

MADIUN – Kepala Desa (Kades) Dawuhan, Pilangkenceng,  Mariono, resmi jadi tersangka. Setelah polisi meningkatkan status penyelidikan perkara dugaan politik praktis Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang menjeratnya ke penyidikan, Kamis lalu (7/2). Namun, Mariono yang diduga menggiring warganya untuk memilih salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Madiun itu tidak ditahan.

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro menyebut alasan tidak ditahan karena ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara. Sesuai pasal 490 UU 7/2017 tentang Pemilu yang disangkakan kepadanya. Sementara, sesuai KUHAP, penahanan dilakukan bila ancaman pidana lima tahun atau lebih. ‘’Tersangka tetap kami minta wajib lapor,’’ kata Logos kemarin (12/2).

Penetapan ini telah diberitahukan ke pihak-pihak terkait. Di antaranya keluarga dan bupati selaku atasan tertinggi Mariono di Pemkab Madiun. Pemberitahun tersebut sekaligus permohonan izin bila tersangka tidak bisa menjalankan tugas sehari-harinya untuk sementara waktu. Sebab, harus melanjutkan proses hukum pasca ditetapkan tersangka. ‘’Semua pihak kooperatif atas langkah kami ini,’’ ujarnya.

Penetapan Mariono sebagai tersangka terbilang cepat. Hanya berselang sehari sejak berkas perkaranya dilimpahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun ke polres Rabu lalu (6/2). Logos menyatakan hasil gelar perkara yang dipimpinnya mengerucut pada dugaan Mariono melanggar aturan pemilu. Dasarnya, tiga barang bukti (BB) dari bawaslu. ‘’Alat bukti tersebut juga kami dalami,’’ tuturnya.

Alat bukti berupa rekaman suara dan video ketika Mariono menghadiri pertemuan dengan kelompok wanita tani (KWT) pada acara salah satu caleg DPR RI dapil VIII Jatim pertengahan bulan lalu. Dokumentasi tersebut menggambarkan ada unsur pelanggaran. Kemudian, keterangan para saksi. Juga pakar bahasa yang menganalisis pidato kades bermuatan tidaknya dengan unsur pengondisian untuk memilih caleg tertentu.

Logos menyebut pihaknya tengah melengkapi berkas penyidikan perkara. Selanjutnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (KPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. ‘’Secepatnya akan dikirimkan,’’ katanya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here