AdvertorialMadiun

Bersama Cegah Rasuah, KPK Dampingi Pemkot, Maksimalkan Korsupgah

MADIUN – Kinerja Pemkot Madiun dalam upaya pencegahan korupsi mendapat atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diminta untuk meningkatkan rencana aksi kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) rasuah. Saat ini, posisi Pemkot Madiun berada pada urutan ke-23 di Jatim berdasarkan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Atas dasar tersebut, Penasihat KPK Budi Santoso menyarankan agar kegiatan korsupgah korupsi di lingkup Pemkot Madiun dikembangkan. Sekalipun capaian itu sebenarnya bisa dianggap sebagai suatu prestasi oleh pemkot. ’’Tapi, tetap butuh pengembangan. Masih butuh effort atau upaya yang lebih keras supaya skornya (MCP) bisa meningkat,’’ katanya dalam acara jelajah negeri bangun antikorupsi di The Sun Hotel Madiun, Jumat (28/6).

Berdasarkan hasil MCP, progres rencana aksi korsupgah Pemkot Madiun per 24 Juni 2019 masih 39 persen. Dengan area intervensi meliputi perencanaan dan penganggaran APBD sekitar 65 persen, serta pengadaan barang dan jasa 0 persen. Lalu, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 39 persen, kapabilitas APIP 53 persen, manajemen ASN 85 persen, optimalisasi pendapatan daerah 0 persen dan manajemen aset daerah 30 persen.

Budi menambahkan melihat progres capaian sementara ini perlu adanya diskusi dan konsultasi dari Pemkot Madiun dengan tim korsupgah KPK. Supaya bisa mendapatkan gambaran strategis dan prioritas rekomendasi upaya pencegahan korupsi. ‘’Tetapi keberhasilan pencegahan korupsi itu bisa berjalan dengan baik kalau ada komitmen dari kepala daerah (wali kota) benar-benar kuat,’’ ujarnya.

Karena itu, pihaknya sangat berharap apa yang menjadi program pencegahan korupsi dari wali kota tersebut bisa direalisasikan di lapangan. Dengan begitu, misi good and clean governance bisa terwujud di semua sektor. ‘’Karena acara-acara seperti ini hanya sebagai trigger saja. Yang paling penting adalah setelah ini bagaimana langkah selanjutanya dari pemkot. Terutama perbaikan dalam sejumlah rencana aksi korsupgah (korupsi),’’ terang Budi.

Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menyatakan komitmennya untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi seperti apa yang disarankan oleh KPK. Dengan diawali peningkatan kualitas SDM dan perbaikan sistem pelayanan pemerintahan. ‘’Di mana poin dan item-item yang kira-kira ada kekurangan menuju ke peringkat atas itu dalam waktu dekat akan kami benahi. Kami perbaiki sistemnya dimulai dari SDM-nya,’’ ujar Maidi.

Terkait apa bentuk program tersebut, Maidi mengaku masih menunggu supervisi dan rekomendasi dari KPK. Oleh karenanya, dia berharap seluruh ASN yang berkaitan dengan rencana aksi korsupgah untuk mengikuti pembekalan dari KPK.

Kendati demikian, Maidi mengungkapkan bentuk rencaka aksi itu diperlukan dukungan dari masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan sistem transparansi. Dengan begitu, praktik korupsi bisa dicegah dan dapat terwujudnya good governance. ‘’Dengan adanya pendampingan KPK kesini, kami berharap bisa tahu apa saja kekurangan yang ada. Serta supaya bisa cepat terselesaikan. Dan, tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan,’’ pungkasnya. (her/adv/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close